Terkini, Makassar – Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).
Ajakan tersebut disampaikan saat menerima audiensi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar di Ruang Rapat Wakil Wali Kota, Kantor Wali Kota Makassar, Rabu (15/7/2026).
Audiensi tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota Makassar dan BPS Kota Makassar dalam menyukseskan agenda nasional yang bertujuan menghasilkan data statistik ekonomi sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
Dalam pertemuan itu, Aliyah didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Dahyal, S.Sos., M.Si., serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Dr. Mohammad Roem, S.STP., M.Si.
Sementara itu, rombongan BPS Kota Makassar dipimpin Kepala BPS Kota Makassar Abdul Hafid bersama Statistisi Ahli Madya Abdul Asman, Statistisi Ahli Muda Ramin, Petugas Lapangan SE2026 Zahara Jamatul Emran, Pemeriksa Lapangan SE2026 Reski, dan Humas BPS Kota Makassar Sunarti Amir.
Kepala BPS Kota Makassar Abdul Hafid menjelaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi sekaligus meminta dukungan Pemerintah Kota Makassar agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berjalan optimal hingga batas akhir pendataan pada 31 Agustus 2026.
Ia menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang telah terjalin, terutama dukungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar dalam menyosialisasikan pelaksanaan sensus kepada masyarakat.
“Hingga pertengahan Juli 2026, capaian pendataan di Kota Makassar telah mencapai 41,8 persen. Kami masih memiliki waktu hingga 31 Agustus 2026 untuk menuntaskan seluruh target pendataan,” ujar Abdul Hafid.
Menurutnya, BPS berharap Pemkot Makassar dapat terus membantu penyebarluasan informasi melalui berbagai media publikasi milik pemerintah, seperti videotron dan billboard, sehingga masyarakat maupun pelaku usaha semakin memahami pentingnya Sensus Ekonomi 2026.
Abdul Hafid juga menegaskan bahwa seluruh informasi yang diberikan responden dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan perundang-undangan dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik.
“Data yang dihimpun tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun penegakan hukum. Karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir memberikan informasi yang dibutuhkan petugas sensus,” jelasnya.
Selain itu, BPS mengungkapkan bahwa proses wawancara terhadap setiap responden rata-rata berlangsung sekitar 36 menit berdasarkan hasil uji coba instrumen pendataan yang telah dilakukan sebelumnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menyatakan Pemerintah Kota Makassar siap memberikan dukungan penuh agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan sesuai target.
Ia juga meminta informasi mengenai batas akhir pendataan agar dapat diteruskan kepada seluruh perangkat daerah dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar, sehingga seluruh OPD dapat ikut berperan dalam menyosialisasikan dan mendukung kelancaran pelaksanaan sensus.
“Program ini merupakan agenda nasional yang membutuhkan dukungan seluruh pihak. Saya mengajak seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Makassar untuk ikut berpartisipasi menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Pemerintah Kota Makassar juga siap memperkuat sosialisasi melalui berbagai media publikasi yang dimiliki agar target pendataan dapat tercapai tepat waktu,” kata Aliyah.
Ia menambahkan, data yang dihasilkan dari Sensus Ekonomi akan menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah, sehingga partisipasi masyarakat dan pelaku usaha sangat dibutuhkan.
Pada akhir pertemuan, Pemerintah Kota Makassar dan BPS Kota Makassar sepakat memperkuat koordinasi selama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Kedua pihak juga akan melakukan pemantauan secara berkala terhadap progres pendataan sehingga setiap kendala yang muncul di lapangan dapat segera ditindaklanjuti secara bersama.
