REPUBLIKA.CO.ID, PADANG – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menargetkan persoalan sampah di Sumatera Barat dapat dituntaskan paling lambat pada akhir 2027. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah kini menyusun peta jalan penanganan sampah yang disesuaikan dengan kondisi di masing-masing wilayah.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Mohamad Jumhur Hidayat mengatakan, penyusunan roadmap menjadi langkah awal untuk memetakan kebutuhan daerah sekaligus menentukan bentuk dukungan yang dapat diberikan pemerintah pusat.
Baca Juga
Sampah Menumpuk di Rusun Waduk Pluit, Pramono Targetkan Bersih dalam 10 Hari
Daripada Dibuang ke TPA, Kepala DLHK Jateng Ingin Sampah MBG Diolah Warga
Kesadaran Memilah Sampah Masih Rendah: Antara Kebiasaan dan Kurangnya Edukasi
“Intinya setahun dua tahun ke depan harus tuntas. Minimal akhir tahun 2027 urusan sampah harus sudah selesai semua,” kata Jumhur dalam rapat koordinasi di Padang Pariaman, Selasa (14/7/2026).
Peta jalan tersebut mencakup pengurangan sampah dari sumber, penguatan bank sampah, optimalisasi teknologi pengolahan, hingga peningkatan pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) agar memenuhi standar perlindungan lingkungan.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis mengatakan, timbulan sampah di wilayahnya mencapai sekitar 298,91 ton per hari. Namun, kapasitas penanganan masih menghadapi keterbatasan sarana, terutama truk pengangkut dan ekskavator.
John menjelaskan, kondisi tersebut juga dipengaruhi efisiensi anggaran akibat pemotongan Transfer ke Daerah (TKD), ditambah dampak banjir dan longsor yang melanda wilayahnya.
“Dengan kondisi keuangan akibat efisiensi pemotongan TKD, ditambah kami mendapat kemalangan berupa banjir dan longsor, sampai sekarang kami belum konsisten dalam penyelesaian persoalan sampah. Kami kekurangan truk, kami kekurangan ekskavator. Inilah kondisi kami, Pak,” ujar John.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengatakan, persoalan persampahan menjadi salah satu tantangan utama di provinsi tersebut. Ia berharap rapat koordinasi dapat memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembenahan tata kelola sampah.
“Positif dengan pertemuan kita hari ini, ini adalah momen bagi kita untuk bersinergi, berkolaborasi, dan kemudian juga melakukan upaya-upaya sedini mungkin, secepat mungkin,” kata Mahyeldi.
KLH menyampaikan, model kolaborasi yang telah diterapkan di Jakarta, Bali, dan Nusa Tenggara Barat akan menjadi acuan dalam menyusun strategi penanganan sampah di Sumatera Barat. Pemerintah berharap pendekatan tersebut dapat membantu mempercepat penyelesaian persoalan sampah dengan menyesuaikan kebutuhan dan kapasitas masing-masing daerah.
