Bisnis.com, JAKARTA — Proyeksi defisit APBN 2026 dinilai berpeluang meleset sehingga semakin melebar usai Amerika Serikat (AS) dan Iran kembali melancarkan serangan satu sama lain. Harga minyak pun bisa kembali 'mendidih' dan berdampak ke belanja subsidi dan kompensasi APBN.
Kesepakatan damai antara kedua negara tak berlangsung lama, bahkan tidak sampai sebulan. Sekitar tiga bulan lalu, AS dan Iran telah sepakat untuk melakukan gencatan senjata sekaligus membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz.
Dalam beberapa hari terakhir, kedua negara mulai melancarkan serangan balasan. Iran mengirimkan serangan balasan terhadap sekutu-sekutu AS di kawasan Teluk. Dilansir dari Aljazeera, pihak Teheran menyatakan bahwa gelombang serangan AS yang berulang membuat membatalkan nota kesepahaman dengan Washington, landasan gencatan senjata pun menjadi rapuh.
Negosiator utama Iran, Mohammed Bagher Ghalibaf, menyatakan pihaknya berada dalam perang penting dan eksistensial dengan Amerika Serikat, sehingga tidak ada alasan untuk terus mematuhi ketentuan perjanjian yang terus dilanggar oleh Negeri Paman Sam.
Harga minyak pun naik sekitar 4,9% dari US$75,2 per barel pada Jumat (10/7/2025) ke US$78,9 per barel pada Senin (13/7/2026). Bahkan, harga minyak hari ini (16/7/2026) sudah naik menjadi US$85,28 per barel.
Sebagai negara net importir minyak, fluktuasi harga global memiliki dampak langsung ke APBN. Indonesian Crude Price (ICP) merupakan asumsi dasar ekonomi makro yang mempunyai sensitivitas terbesar ke APBN melebihi pergerakan nilai tukar.
Baca Juga
- SILPA APBN Menumpuk, Purbaya Akui Frontloading Utang untuk Cadangan Kas
- S&P Ramal Tingkat Utang APBN Naik 2,9% ke PDB Setiap Tahun hingga 2029
- Risiko Beban Bunga saat SILPA APBN 2026 Diproyeksikan Tembus Rp255,5 Triliun
Setiap kenaikan ICP US$1 per barel saja akan menambah belanja APBN sebesar Rp10,3 triliun dan memperlebar defisit Rp6,8 triliun. Besarnya dampak pergerakan ICP ke belanja dan defisit ini tidak sebanding dengan potensi tambahan penerimaan sebesar Rp3,5 triliun untuk setiap kenaikan US$1 per barel.
Dampak riil terlihat dari realisasi belanja subsidi dan kompensasi sampai dengan paruh pertama 2026. Anggaran yang sudah dibelanjakan pemerintah sampai dengan semester I/2026 tercatat sebesar Rp233 triliun atau 52,1% dari target APBN. Nilainya meroket 44,4% dibandingkan periode yang sama di 2025, dan merupakan yang tertinggi melampaui 2022 lalu.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun memprakirakan ICP mengalami deviasi ke level US$83 per barel rata-rata sampai akhir tahun. Hal ini menyebabkan defisit APBN 2026 berdasarkan prognosis atau outlook semester II melebar 0,13% ke 2,85% terhadap PDB (Rp734,3 triliun).
Musababnya, target defisit APBN 2026 yang awalnya 2,68% terhadap PDB (Rp689,1 triliun) disusun pemerintah dan DPR dengan asumsi ICP US$70 per barel.
Kondisi ini bisa semakin runyam apabila nilai tukar rupiah juga terus mengalami tekanan. Belanja APBN untuk subsidi dan kompensasi bisa semakin membengkak sejalan dengan ongkos impor yang meningkat akibat depresiasi rupiah. Saat ini pun, nilai tukar rupiah sudah kembali ke level Rp18.000 per dolar AS usai sempat menguat di pertengahan Juni lalu.
Pemerintah pun masih memonitor perkembangan lebih lanjut terkait dengan perang AS-Iran yang kembali memanas ini. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tidak menampik bahwa harga minyak dunia bakal naik lagi apabila terjadi disrupsi pelayaran di Selat Hormuz.
"Kami monitor saja, kan setiap minggu up and down [naik turun]. Harga minyak tergantung Selat [Hormuz, red]," ujar Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (13/7/2026).
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga menyampaikan bahwa pemerintah masih memiliki bantalan fiskal yang kuat apabila terjadi gejolak lebih tinggi. Misalnya, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) semester I/2026 saja tembus Rp255,5 triliun berdasarkan penghitungan Badan Anggaran (Banggar) DPR.
Untuk itu, otoritas fiskal menilai SILPA yang besar ini dapat memperkuat bantalan fiskal guna meredam ketidakpastian. Fungsinya juga bisa menjadi penopang berbagai program unggulan secara optimal di semester II/2026.
Mengenai konflik AS-Iran yang kembali memanas, Kemenkeu juga menyatakan tetap berkomitmen untuk mengoptimalkan APBN sebagai shock absorber.
"APBN difungsikan sebagai shock absorber untuk menjaga pasokan, stabilisasi harga BBM bersubsidi dan pangan, paket stimulus dengan tetap menjaga defisit terkendali di bawah 3% PDB melalui efisiensi dan refocusing, serta optimalisasi pendapatan berbasis SDA," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemenkeu Deni Surjantoro kepada Bisnis.
Kalangan ekonom memprakirakan defisit APBN 2026 bisa semakin melebar dari outlook pertengahan tahun ini yaitu 2,85% terhadap PDB. Akan tetapi, pemerintah dinilai masih mampu untuk menjaga besaran defisit di bawah batas maksimal 3% terhadap PDB.
Strategic Research Manager Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai bahwa risiko defisit fiskal melewati proyeksi 2,85% terbuka. Namun, skenario yang dinilainya paling realistis adalah di kisaran 2,9% terhadap PDB alih-alih menembus 3%.
Salah satu penolongnya adalah potensi kenaikan harga komoditas ekspor Indonesia yang terkerek harga minyak, seperti minyak kelapa sawit (CPO) maupun batu bara.
Namun demikian, Yusuf merekomendasikan agar pemerintah memanfaatkan instrumen yang masih dimiliki untuk menekan defisit maupun mengurangi porsi pembiayaan. Caranya dengan melakukan efisiensi belanja dan memanfaatkan bantalan fiskal yakni Saldo Anggaran Lebih (SAL).
Apalagi, data pemerintah menunjukkan bahwa posisi SAL pemerintah mencapai Rp438 triliun. Belum lagi, pemerintah belum lama ini membuka peluang untuk kembali menghemat pagu anggaran program prioritas yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Karena itu, arah defisit pada akhirnya akan ditentukan oleh keseimbangan antara kenaikan beban subsidi di satu sisi dan tambahan penerimaan serta pengendalian belanja di sisi lain," jelas Yusuf kepada Bisnis, dikutip pada Kamis (16/7/2026).
Menurut Yusuf, hal yang perlu diwaspadai adalah pola historis realisasi APBN. Dalam beberapa tahun terakhir, outlook defisit di pertengahan tahun cenderung kembali melebar saat realisasi akhir tahun.
Defisit APBN pun dinilai bisa mendekati 2,9% terhadap PDB apabila pola historis tersebut terjadi, dan harga minyak bertahan lebih tinggi dari asumsi pemerintah. Belum lagi, Yusuf memprakirakan masih ada peluang harga minyak untuk kembali ke level US$100 per barel.
Tantangan terbesar bagi pemerintah, menurut Yusuf, adalah volatilitas harga minyak. Perubahan harga yang sangat cepat membuat pemerintah jauh lebih sulit menyusun perencanaan fiskal dan memperkirakan kebutuhan subsidi secara akurat.
"Karena itu, menurut saya pemerintah perlu menyiapkan skenario belanja yang lebih fleksibel sesuai berbagai kemungkinan pergerakan harga minyak, sehingga respons fiskal dapat dilakukan lebih cepat tanpa mengganggu kredibilitas APBN," paparnya.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian pun menilai dinamika terkini antara AS-Iran belum cukup untuk mengubah secara signifikan outlook fiskal Indonesia pada 2026. Bahkan, dia memprakirakan rata-rata harga minyak pada semester II/2026 justru akan lebih rendah dibandingkan semester I/2026.
Menurut Fakhrul, hampir seluruh negara telah melakukan rekalibrasi strategi penyediaan energinya, baik melalui diversifikasi sumber pasokan, peningkatan cadangan strategis, maupun efisiensi konsumsi energi. Kondisi tersebut dinilai membuat pasar minyak global menjadi lebih adaptif dibandingkan sebelumnya.
Dengan demikian, dia berpandangan bahwa risiko lonjakan harga yang berkepanjangan relatif lebih terbatas. Hanya saja, seperti halnya Yusuf, peluang untuk harga minyak kembali menyentuh US$100 per barel tetap ada apabila terjadi gangguan pasokan yang sangat besar dan berkepanjangan.
"Skenario harga minyak mencapai US$100 per barel tetap merupakan risiko yang harus diwaspadai, tetapi saat ini saya masih melihatnya sebagai skenario risiko, bukan skenario yang paling mungkin terjadi," jelasnya kepada Bisnis.
Adapun dari sisi fiskal, Fakhrul menilai pemerintah memiliki ruang yang lebih baik dibandingkan beberapa bulan lalu. Perbaikan penerimaan negara, langkah penghematan belanja, normalisasi fiskal, serta realokasi anggaran dinilai telah memperkuat posisi APBN menghadapi ketidakpastian global.
Pemerintah pun dinilai masih mampu menjaga level defisit di bawah batas maksimal sehingga memberikan sinyal positif ke pasar. Namun, komitmen disiplin fiskal ini dipandang perlu tetap dipelihara sampai akhir tahun.
"Dengan kombinasi penghematan APBN, normalisasi fiskal, serta realokasi belanja yang telah dilakukan pemerintah, saya memperkirakan defisit APBN 2026 masih dapat dijaga tetap berada di bawah batas 3% terhadap PDB. Kondisi ini memberikan sinyal bahwa disiplin fiskal Indonesia tetap terpelihara meskipun tekanan eksternal masih cukup tinggi," jelas Fakhrul.
Adapun Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah memastikan bahwa pemerintah sampai saat ini belum mengubah asumsi makro APBN 2026. Konsekuensinya, defisit APBN pun diproyeksikan melebar sekitar Rp45 triliun dari target Rp689,1 triliun (2,68%) ke Rp734,3 triliun (2,85%).
Said juga menilai pihaknya bisa menyetujui prognosis semester II/2026 yang telah disampaikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pekan lalu ini.
"Sekarang outlook defisit dari pemerintah melebar ke 2,85% dari 2,68%. Insyaallah Banggar bia menyetujui itu karena memang masih di bawah batas aman. Tetapi, mudah-mudahan ada effort dari pemerintah tetap bisa di bawah 2,85%," jelasnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Said menilai defisit fiskal bisa di bawah outlook 2,85% apabila ada efisiensi lebih lanjut dari program MBG. Menurutnya, skala efisiensi pagu anggaran ini bisa mencapai Rp40 triliun sampai dengan Rp80 triliun dari pagu Rp268 triliun saat ini.
Untuk diketahui, sebelumnya pemerintah sudah lebih dulu memangkas pagu anggaran MBG yang ditetapkan pada UU APBN 2026 dari Rp335 triliun ke Rp268 triliun.
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini menyebut sudah memiliki hitung-hitungan sendiri terkait dengan peluang efisiensi anggaran program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu. Kendati sementara target efisiensi senilai Rp40 triliun, efisiensi bisa dilakukan lebih dari itu.
"Banggar berpendapat, kalau hitung-hitungan Banggar, sebenarnya dari Rp268 itu [efisiensi] moderat Rp68 triliun. Kalau mau efisien betul, sekitar Rp80 triliun, kita tunggu saja," ungkapnya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga mengonfirmasi bahwa potensi penghematan APBN dari efisiensi anggaran MBG belum masuk ke dalam perhitungan outlook APBN 2026. Saat dimintai konfirmasi, dia mengatakan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) belum memberikan angka final efisiensi terhadap anggaran MBG kepadanya.
"Kata BGN akan mengurangi [anggaran], tetapi saya belum dapat angkanya. Itu belum dimasukkan ke [outlook APBN semester I/2026]," ujarnya juga di DPR pekan lalu.
