Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono mengajukan tambahan anggaran Rp 2,7 triliun untuk membangun batch 3 atau tahap 3 IKN. Pengajuan anggaran ini diutarakan oleh Basuki dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR RI pada Kamis (16/7).
Basuki mengatakan usulan penambahan anggaran ini telah diajukan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 18 Juni 2026 lalu. Penambahan anggaran ini juga ditujukan untuk pengolahan aset terbangun dan pembelian tanah.
“Kami telah mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk kebutuhan tambahan anggaran tahun 2026, pada tanggal 18 Juni 2026 yang akan digunakan untuk kebutuhan anggaran batch 3 dengan skema tahun jamak 2026-2028 sebesar Rp 2,7 triliun,” kata Basuki dalam Raker dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/7).
Dalam kesempatan yang sama, Basuki juga membeberkan realisasi anggaran OIKN tahun 2025 yang mencapai 94 persen atau Rp 8,51 triliun dari total pagu Rp 9,04 triliun. Sebelum diblokir Rp 1,15 triliun anggaran IKN mulanya Rp 10,19 triliun.
Basuki menyebutkan pada 2025 OIKN juga mendapatkan dana dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 110,68 miliar.
“Realisasi belanja tahun anggaran 2025 ini didominasi oleh belanja modal sebesar Rp 7,66 triliun yang digunakan untuk penyelesaian pembangunan IKN,” jelas Basuki.
Pembangunan tersebut di antaranya tahap 1 yang merupakan jalan-jalan utama di IKN yang telah 100 persen rampung dibangun, lalu pembangunan tahap 2 dengan skema tahun 2025-2027 untuk pembangunan ekosistem gedung dan perkantoran legislatif dan yudikatif.
OIKN mendapatkan tugas 40 paket pekerjaan fisik, sebanyak 9 paket di antaranya telah rampung pada 2025, 15 paket masih dalam tahap konstruksi dan 16 paket lainnya masih dalam proses memasuki persiapan lelang.
Proyek-proyek yang masih dibangun di antaranya gedung perkantoran di kawasan yudikatif dan legislatif, jaringan jalan, embung, kolam retensi, serta jaringan perpipaan air minum untuk mendukung layanan dasar di IKN.
