Bisnis.com, DENPASAR — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 mencapai Rp6,2 triliun.
Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri menjelaskan APBD 2027 dirancang meningkat lebih dari 10% dibandingkan APBD murni Tahun Anggaran 2026.
Peningkatan tersebut berasal dari meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatnya dana transfer dari pemerintah pusat. Kemudian dari kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah juga mengalami kenaikan meskipun relatif kecil.
"Setelah beberapa tahun menghadapi tekanan akibat pandemi, penyesuaian kebijakan fiskal nasional, serta dinamika ekonomi global, kenaikan ini menjadi sinyal positif bahwa kapasitas fiskal daerah mulai kembali menguat," ujar Indah, dikutip dari siaran pers pada Kamis (16/7/2026).
Peningkatan anggaran daerah menurut Indah memberi ruang fiskal yang lebih besar untuk membiayai program pembangunan. Kedua, struktur pendapatan daerah masih memperlihatkan tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat. Kenaikan lebih dari 20% pada dana transfer jauh melampaui pertumbuhan PAD yang berada pada kisaran 3%.
Peningkatan PAD didorong oleh digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi, penguatan pengawasan terhadap potensi kebocoran pendapatan, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, hingga inovasi dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru perlu terus diperkuat.
Baca Juga
- Potensi Pembangkit Tenaga Surya di NTB Mencapai 10 GW
- Mayoritas Ekspor Tambang NTB ke China
"Setiap rupiah kebocoran yang berhasil dicegah pada hakikatnya sama berharganya dengan memperoleh sumber pendapatan baru," kata Indah.
Belanja daerah diproyeksikan meningkat sekitar Rp300 miliar dibandingkan APBD murni Tahun Anggaran 2026. Tambahan ruang fiskal ini memberikan kesempatan lebih besar bagi pemerintah untuk mempercepat pembiayaan berbagai program prioritas.
Indah menjelaskan kenaikan belanja tidak otomatis menghasilkan pembangunan yang lebih baik. Yang jauh lebih penting adalah kualitas belanja.
Tambahan anggaran harus benar-benar diarahkan pada program-program yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, seperti pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan dan energi, pembangunan ekosistem industri agromaritim, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.
"Masyarakat pada akhirnya tidak merasakan besarnya APBD, tetapi merasakan kualitas belanja yang dihasilkan APBD. Karena itu, efisiensi belanja operasional tetap perlu dijaga agar semakin banyak ruang tersedia bagi belanja produktif yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," ujarnya.
Menurutnya pemerintah daerah tidak hanya mengalokasikan pembiayaan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang, tetapi juga tetap menyediakan ruang bagi penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memiliki prospek pengembangan.
Ke depan, pengelolaan aset daerah juga perlu menjadi perhatian lebih serius. Setelah proses pendataan aset semakin tertata, tantangan berikutnya adalah mengoptimalkan pemanfaatannya melalui berbagai skema kerja sama yang memberikan nilai tambah bagi penerimaan daerah tanpa mengurangi fungsi pelayanan publik.
Indah menyebut dengan regulasi yang tepat, aset daerah dapat berkembang menjadi sumber kekuatan fiskal baru bagi pemerintah daerah.
