PT Pos Indonesia (Persero) merespons soal kabar perusahaan tak bisa membayarkan imbal jasa sukuk jarah berkelanjutan I Pos Indonesia Tahap I Tahun 2024 Seri A-C ke-6 senilai Rp 24,11 miliar.
Padahal tanggal efektif pembayaran itu jatuh pada 7 Juli 2026 atau Selasa pekan lalu, sebelum pukul 14.00 WIB. Sampai batas waktu yang ditentukan, PT Pos Indonesia tidak dapat membayar imbal jasa sukuk ijarah berkelanjutan itu.
“Penyebab perusahaan tidak dapat membayar imbal sebab kondisi kas perusahaan saat ini tidak memungkinkan untuk dilakukan pembayaran,” tulis Plt Direktur Utama PT Pos Indonesia, Prasabri Pesti, dalam keterbukaan informasi BEI, dikutip Kamis (16/7).
Corporate Secretary Pos Indonesia, Iwan Gunawan mengatakan, perusahaan telah mengirimkan permohonan untuk penyesuaian pembayaran kepada Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menyebut penundaan itu hanya sementara karena dengan kondisi arus kas jangka pendek perusahaan.
Menurut Iwan, belum bisanya perusahaan membayarkan imbal jasa sukuk ijarah berkelanjutan itu bukan cerminan dari keberlangsungan usaha maupun kualitas layanan PT Pos Indonesia.
“Seluruh kegiatan operasional dan layanan kepada pelanggan tetap berjalan normal,” ungkap Iwan dalam keterangan resminya, Kamis (16/7).
Dia mengatakan, PT Pos Indonesia berkomitmen penuh untuk memenuhi seluruh kewajiban kepada para pemegang sukuk. Iwan juga menyebut PT Pos saat ini tengah menempuh langkah-langkah penyelesaian secara aktif, termasuk berkoordinasi dengan wali amanat, KSEI, hingga pihak-pihak terkait, demi menyelesaikan kewajiban itu secepatnya.
Kendati demikian, PT Pos Indonesia menegaskan persoalan ini tidak ada hubungannya dengan mundurnya Direktur Utama PT Pos Indonesia, Daud Joseph, yang baru menjabat tiga bulan.
Respons Danantara soal Pengunduran Diri Daud JosephDaud Joseph resmi mundur dari jabatannya selaku dirut PT Pos Indonesia pada 2 Juli lalu. Pengunduran diri pria yang biasa disapa Jos itu berlangsung di tengah temuan Danantara soal adanya indikasi sejumlah penyimpangan, termasuk dugaan rekayasa laporan keuangan, di BUMN logistik itu.
Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara, Rohan Hafas menjelaskan, selama sekitar tiga bulan terakhir, sang dirut ditugaskan memimpin proses pembenahan PT Pos Indonesia. Hasil asesmen menunjukkan, PT Pos Indonesia membutuhkan perombakan yang bersifat menyeluruh dan mendasar. Hal itu dilakukan melalui uji tuntas (due diligence) secara menyeluruh, mencakup aspek keuangan, operasional, tata kelola, hingga struktur organisasi perusahaan.
Menurut Rohan, kompleksitas persoalan yang dihadapi perusahaan dan agenda restrukturisasi ke depan memerlukan sosok dengan keahlian yang lebih spesifik untuk memimpin tahapan transformasi selanjutnya.
“Kami menghormati keputusan (pengunduran diri Daud Joseph) tersebut dan segera menyiapkan kepemimpinan baru untuk melanjutkan agenda restrukturisasi tersebut,” ucap Rohan dalam keterangannya, Jumat (3/7).
Dia mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi, Danantara menemukan berbagai persoalan keuangan dan tata kelola yang telah menumpuk selama bertahun-tahun di PT Pos Indonesia. Temuan berbagai penyimpangan tersebut saat ini sedang ditindaklanjuti melalui proses audit dan investigasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut Rohan, seluruh persoalan yang selama ini membebani kinerja perusahaan akan diselesaikan secara bertahap. Ia menegaskan tidak ada toleransi terhadap praktik yang merusak tata kelola perusahaan. Setiap temuan akan ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan sesuai dengan proses hukum yang berlaku.
Pascamundurnya Daud Joseph, Prasabri Pesti diangkat menjadi PT Pos Indonesia (Persero) sebagai pelaksana tugas (plt) direktur utama. Ia juga merangkap sebagai direktur transformasi dan IT di perusahaan logistik pelat merah tersebut.
