Jakarta, VIVA – Anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari mengusulkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai tujuan dan memiliki tata kelola yang lebih baik.
Menurut Lucy, Panja diperlukan agar evaluasi terhadap program dilakukan berdasarkan fakta yang objektif sekaligus menjadi landasan penyempurnaan kebijakan ke depan.
Usulan tersebut disampaikan usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX DPR RI bersama Koalisi MBG Watch di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 16 Juli 2026.
Lucy mengapresiasi berbagai masukan dari Koalisi MBG Watch sebagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Ia menilai program tersebut memiliki tujuan yang baik, namun pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah persoalan yang harus segera dibenahi.
"Program MBG ini memang program yang sangat mulia. Semua pasti mendukung programnya. Namun dalam perjalanannya memang banyak terjadi pelanggaran di sistem, tata kelola, lalu sasaran penerima manfaatnya juga tidak tepat," ujarnya.
Selain persoalan tata kelola, Lucy juga menyoroti pentingnya mengukur efektivitas program, terutama dalam mencapai target menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Menurutnya, aspek keamanan pangan dalam program MBG juga masih memerlukan perhatian lebih.
"Banyak juga persoalan terkait pangan yang belum menjamin keamanannya. Lalu kemudian efektivitas penurunan stunting setelah menerima Makan Bergizi Gratis ini juga belum jelas. Belum ada mitigasi risiko menuju Indonesia Emas 2045," katanya.
Lucy berharap seluruh rekomendasi yang disampaikan Koalisi MBG Watch dapat menjadi bahan evaluasi bagi Badan Gizi Nasional (BGN).
Ia mengatakan Komisi IX DPR RI juga akan membawa berbagai masukan tersebut dalam rapat bersama BGN sebagai upaya mendorong perbaikan tata kelola dan manajemen Program Makan Bergizi Gratis.
Karena itu, Lucy mengusulkan pembentukan Panja Tata Kelola MBG agar seluruh persoalan dalam pelaksanaan program dapat dikaji secara menyeluruh sekaligus menjadi dasar penyusunan arah kebijakan ke depan.
"Saya mengusulkan untuk membentuk Panja Tata Kelola agar diperoleh fakta yang akurat dan jernih tanpa kepentingan tertentu. Panja ini diharapkan dapat membantu Bapak Presiden melakukan refleksi dan menyusun roadmap Program Makan Bergizi Gratis," pungkas Politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut.
