JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan Presiden Prabowo Subianto tidak pernah memotong dana desa untuk membangun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
“Pak Mulyanto, yang anggaran desa supaya tidak dikurangi saya bilang begini Pak, dana desa itu tidak pernah dipotong oleh Pak Prabowo. Enggak pernah,” kata Yandril, Kamis (16/7/2026).
Baca juga: Menkop: Koperasi yang Kelola Tambang dan Sawit Sebaiknya Bukan KDMP
Yandri berbicara menjawab pertanyaan dari Mulyanto, salah satu kepala desa dalam Seminar Nasional KDKM di Gedung Sasana Kriya, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur.
Dalam hal ini Yandri juga memastikan Kementerian Desa tidak pernah memangkas dana desa untuk Kopdes Merah Putih.
“Tidak pernah dipotong oleh Menteri Keuangan tapi diubah tata kelolanya,” ucap dia.
Baca juga: Menkeu Purbaya Terbitkan Aturan Baru, DAU hingga Dana Desa Bisa Biayai Kopdes Merah Putih
Menurut dia, yang berubah hanya tata kelola pengelolaan dana desa, bukan besaran anggarannya.
Yandri menjelaskan, Koperasi Desa Merah Putih nantinya akan menjadi pusat kegiatan ekonomi di desa sekaligus menjadi sarana pemerintah dalam menyalurkan berbagai program.
Karena itu, ia menegaskan tidak ada dana desa yang diambil pemerintah pusat untuk membangun koperasi tersebut.
“Jadi tidak ada dana desa itu diambil oleh pusat, enggak ada. Justru nanti akan dikembalikan asetnya itu termasuk keuntungan Kopdes itu, minimal 20 persen untuk Pendapatan Asli Desa (PAD) dan lain sebagainya,” ucap dia.
Terkait usulan penambahan dana desa, Yandri mengatakan hal itu dapat dibahas bersama Menteri Keuangan setelah pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih berjalan dengan baik.
Seorang kepala desa tak ingin dana desa dipotongAdapun Mulyanto, Kepala Desa Talang Balai, Belida Darat, Muara Enim, meminta kepada pemerintah pusat agar tidak memangkas dana desa untuk keperluan Kopdes Merah Putih.
“Kami semuanya mendukung program strategis nasional, termasuk seminar KDKMP, MBG. Tapi kita sama-sama paham hari ini bahwa kita punya program strategis nasional, kepala desa juga punya program strategis yang sudah direncanakan di dalam APBDes,” ucap dia.
“Jadi, harapan kami, program strategis nasional tetap berjalan, namun juga program kami tetap berjalan, anggaran desa itu kalau bisa, ini mohon untuk tidak dikurangi. Walaupun dikurangi, tidak secara praktis. Jadi, kami masih bisa berjalan melaksanakan program-program kami di desa,” tambah dia.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
