Mantan Sekretaris Partai Xinjiang menjadi anggota Politbiro ketiga yang tersingkir dari lingkaran puncak kekuasaan Tiongkok
EtIndonesia.com Partai Komunis Tiongkok (PKT) memecat mantan anggota Politbiro Ma Xingrui atas tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan keluarganya, di tengah gejolak yang semakin terlihat di jajaran elite tertinggi partai.
Ma, 66 tahun, dicabut keanggotaannya dari PKT dan diberhentikan dari seluruh jabatan publik setelah penyelidikan internal, demikian diumumkan otoritas Tiongkok pada Selasa.
Pernah dianggap sebagai salah satu bintang yang sedang naik daun dalam politik Tiongkok, Ma kini menjadi korban terbaru dari kampanye “antikorupsi” yang dipimpin oleh pemimpin PKT Xi Jinping.
Kampanye berskala luas tersebut, yang juga digunakan untuk menyingkirkan para rival politik Xi, kembali menunjukkan intensitasnya dalam beberapa tahun terakhir. Puluhan pejabat militer senior telah dijatuhkan, termasuk dua jenderal papan atas yang juga merupakan anggota Politbiro.
Pencopotan Ma menciptakan kursi kosong ketiga di Politbiro, badan pengambil keputusan tertinggi PKT. Situasi seperti ini hampir tidak pernah terjadi di Tiongkok selama beberapa dekade terakhir.
Pada April lalu, otoritas mengungkapkan bahwa Ma—yang telah lama menghilang dari berbagai kegiatan publik—sedang diselidiki oleh Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin (CCDI), lembaga antikorupsi utama PKT.
Dalam pernyataannya pada 14 Juli, CCDI menyebut Ma telah “melanggar disiplin dan aturan politik secara serius” dengan membiarkan bawahannya melakukan pelanggaran dan tindak pidana, serta membantu anggota keluarganya membeli properti dengan harga di bawah nilai pasar.
Lembaga tersebut juga menuduh Ma menyalahgunakan jabatan dan uang untuk memperoleh layanan seksual, serta membiarkan kerabatnya memanfaatkan pengaruh politiknya guna meraup keuntungan finansial dalam jumlah besar. Menurut CCDI, praktik korupsi yang melibatkan seluruh keluarganya telah berkembang secara “merajalela.”
Namun, otoritas tidak mengungkapkan nilai uang yang terkait dalam kasus tersebut.
CCDI menyatakan Ma akan diproses secara hukum.
Lembaga itu juga mengungkapkan bahwa Politbiro telah meninjau dan menyetujui laporan hasil penyelidikan terhadap Ma dalam rapat pada 30 Juni. Namun, Beijing tidak menjelaskan mengapa rincian tuduhan baru diungkap sekarang.
Dari Insinyur Dirgantara Menjadi Tokoh PolitikMa merupakan seorang insinyur dirgantara yang menghabiskan lebih dari satu dekade berkarier di industri pertahanan Tiongkok.
Pada 2007–2013, ia memimpin China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), konglomerat milik negara yang menjadi salah satu pemasok utama bagi militer Tiongkok.
Pada akhir Juni, Ma juga dicopot dari kursinya di Kongres Rakyat Nasional, lembaga legislatif Tiongkok yang selama ini dikenal sebagai badan yang hampir selalu menyetujui keputusan partai.
Enam pejabat militer senior lainnya yang berpangkat jenderal atau letnan jenderal juga dikeluarkan dari lembaga tersebut tanpa penjelasan resmi.
Pembersihan Besar-Besaran di Tubuh MiliterMiliter Tiongkok saat ini tengah mengalami gelombang pembersihan internal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Situasi ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas upaya Xi Jinping selama lebih dari satu dekade untuk memodernisasi Tentara Pembebasan Rakyat (PLA).
Pada Januari lalu, otoritas mengumumkan penyelidikan terhadap Zhang Youxia, jenderal paling senior di Tiongkok. Hingga kini, pemerintah tidak memberikan penjelasan rinci selain tuduhan umum berupa “pelanggaran disiplin dan hukum yang serius.”
Zhang juga merupakan anggota Politbiro. Dengan tersingkirnya Ma, jumlah anggota Politbiro secara efektif menyusut dari 24 orang pada 2022 menjadi hanya 21 orang.
Sebelumnya, anggota Politbiro pertama yang disingkirkan adalah He Weidong, yang pernah menjabat sebagai jenderal nomor dua di Tiongkok. Ia dipecat dari PKT dan militer pada Oktober 2025.
Xinjiang Jadi SorotanMa mengundurkan diri dari jabatan Sekretaris Partai PKT di wilayah Xinjiang pada Juli 2025.
Sejak itu, sejumlah pejabat tinggi PKT di Xinjiang turut terseret kasus dan kehilangan jabatan, termasuk Zhu Changjie, yang lama bertugas dalam aparat keamanan wilayah tersebut.
Sejumlah analis yang sebelumnya diwawancarai The Epoch Times menilai Xi Jinping kemungkinan menggunakan kampanye antikorupsi sebagai alat untuk semakin memperkuat kendalinya atas partai, sekaligus menghindari pertanggungjawaban atas kebijakan penindasan terhadap Muslim Uyghur di Xinjiang.
Artikel ini sebelumnya terbit di Theepochtimes.com
