Bisnis.com, BANDUNG -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tengah menyiapkan berbagai terobosan regulasi untuk mengakselerasi pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Langkah strategis ini bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak, sekaligus mendukung rencana pembangunan 1.000 unit rumah susun di Kota Bandung.
Farhan mengatakan penyediaan perumahan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Menurutnya, tantangan penyediaan hunian saat ini mencakup regulasi yang beririsan hingga harga rumah yang semakin tidak terjangkau.
"Melalui Program Tiga Juta Rumah dari Presiden Prabowo, dogma bahwa generasi sekarang tidak mungkin memiliki rumah akan kita bongkar bersama-sama. Setiap orang di negeri ini berhak memiliki atap di atas kepalanya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya," ujar Farhan.
Ia menilai program nasional ini menjadi momentum bagi Kota Bandung untuk mempercepat penataan kawasan kumuh menjadi lingkungan permukiman layak huni. Dalam pengembangannya, Farhan menekankan pentingnya integrasi dengan sistem transportasi publik melalui konsep Transit Oriented Development (TOD).
"Pembangunan rumah susun dalam skema Transit Oriented Development, yaitu kawasan hunian yang terintegrasi dengan simpul-simpul transportasi publik, menjadi sangat penting. Salah satu indikator kesejahteraan dan produktivitas sebuah kota adalah tingginya mobilitas masyarakatnya," tuturnya.
Pemkot Bandung bersama DPRD setempat berkomitmen untuk terus mendorong penyesuaian kebijakan agar implementasi program pusat ini dapat berjalan optimal di tingkat daerah.
Baca Juga
- Babak Baru Rusun Subsidi Meikarta di Tangan Pemerintah
- Resmi! Tenor KPR Rumah Subsidi & Rusun Diperpanjang Sampai 40 Tahun
- Rusun Subsidi Tembus Rp14,5 Juta per Meter, Gapuraprima (GPRA) Usul Skema Lahan Pemprov
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa Bandung menjadi salah satu daerah prioritas pengembangan hunian vertikal. Pemerintah pusat tengah menyiapkan pembangunan sekitar 1.000 unit rumah susun di kota tersebut.
"Kalau saya tidak salah, Kota Bandung belum pernah mendapatkan pembangunan rumah susun sebanyak 1.000 unit sekaligus. Pada masa Presiden Prabowo inilah kita bangun 1.000 rumah susun di Kota Bandung," jelas Maruarar.
Maruarar menambahkan, percepatan ini merupakan instruksi langsung dari Presiden agar pelayanan kepada masyarakat dilakukan secara masif dan cepat. "Presiden Prabowo tidak mau pelayanan kepada rakyat berjalan lambat. Beliau ingin membantu rakyat dengan cepat dan dalam skala besar," tegasnya.
Menanggapi rencana tersebut, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kolaborasi pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ia memastikan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) akan diarahkan untuk mendukung pembangunan rumah susun di Bandung.
"Kami siap mempercepat kolaborasi. Pembiayaan FLPP nantinya bisa masuk untuk rumah susun sehingga masyarakat berpenghasilan rendah tetap memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau," kata Heru.
Mengingat tingginya backlog atau kekurangan kebutuhan rumah di Jawa Barat, BP Tapera menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, perbankan, dan pengembang untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat yang kian meningkat.
