Jakarta, CNBC Indonesia - Lokasi pembangunan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) hingga kini belum ditentukan karena masih dibahas bersama antara Pemerintah dengan Komisi XI DPR RI.
Namun, sempat ada isu bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) diprediksi menjadi salah satu pilihan lokasi PFII.
Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya belum bisa memastikan akan informasi tersebut, karena penetapan lokasi PFII merupakan wewenang pemerintah pusat.
"Saya enggak tahu itu. Penentuan itu (PFII) ada di pemerintah pusat," kata Basuki saat ditemui wartawan di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Namun, Basuki menyebut IKN sebenarnya sudah memiliki kawasan pusat finansial atau financial center. Kawasan tersebut kini diisi oleh beberapa perbankan, termasuk bank Himbara seperti BRI, Bank Mandiri, hingga Bankaltimtara.
"Sebenarnya kalau terkait pusat finansial, sudah ada kawasannya. Yang sementara ini kan Bank Himbara, Himbara kan sudah ada di sana, ada 6 bank yang mau mulai bangun juga tahun ini, seperti BTN, BNI, BRI, Bank Mandiri, BCA, dan Bankaltimtara," terang Basuki.
Sebagai informasi, Nusantara Financial Center direncanakan berlokasi strategis di Wilayah Pengembangan Kedua dalam kawasan IKN yang mencakup 252.000 hektar lahan. Distrik keuangan ini akan menempati sekitar 260 hektar dalam pusat bisnis dan keuangan yang lebih luas yang mencakup 3.000 hektar.
Basuki sempat menyebut bahwa pusat finansial di IKN bakal mirip dengan kawasan Sudirman Central Business District (SCBD) yang terletak di Jakarta.
Sebelumnya, Komisi XI DPR RI mengungkapkan penetapan lokasi Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) masih dibahas bersama panitia kerja (Panja) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan kementerian/lembaga lainnya.
Wakil Ketua Komisi XI DPR Fraksi NasDem Fauzi H. Amro mengatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) PFII masih dalam tahap perubahan redaksional, sehingga pembahasan terkait lokasi PFII masih terus berlangsung.
"Pembahasan masih dalam tahap perubahan redaksional, belum bicara substansi, yang substansi seperti penentuan lokasi dan lain-lainnya," kata Fauzi saat ditemui wartawan di DPR, Selasa (15/7/2026).
Namun, menurutnya, ada kemungkinan lokasinya bisa lebih dari satu. Pihaknya menambahkan lokasi PFII nantinya akan ditentukan oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Mungkin dikasih opsi atau diserahkan pada Presiden, daripada menimbulkan polemik di kita, ya kita serahkan pada Presiden saja, gimana Presiden inginnya, apakah di Bali, apa di Jakarta, Batam, atau di IKN," ujar Fauzi.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya juga menyebut lokasi PFII di IKN sejauh ini belum direncanakan oleh pihaknya.
"Kalau di IKN, sejauh ini juga belum ada rencana," terang Purbaya di DPR, Kamis (2/7/2026) lalu.
Purbaya juga menilai IKN sampai saat ini masih terlalu sepi, baik dari jumlah penduduk hingga pengunjungnya.
"Mungkin enggak ya, masih terlalu sepi di IKN saat ini," ujar Purbaya.
(wia) Add as a preferred
source on Google
