Selama ini, Presiden Prabowo dikenal publik sebagai Presiden pendorong swasembada pangan dan energi, serta penggagas Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.
Namun, di balik berbagai kebijakan tersebut, sedang tumbuh sebuah warisan lain yang mungkin belum banyak disadari: CCS Masela, B50, PLTS 100 GW, PSEL, GSW dan SRUK.
Dengan enam kebijakan ini, Presiden Prabowo on track jadi Presiden terhijau dalam sejarah Indonesia. Indonesia's greenest president.
Hari ini, 16 Juli 2026, menjadi salah satu tonggak penting.
Presiden Prabowo mengumumkan bahwa Proyek Gas Abadi Masela yang dikembangkan INPEX bersama Pertamina dan Petronas akan mengintegrasikan teknologi Carbon Capture and Storage atau CCS sejak hari pertama produksi.
Berbeda dengan banyak proyek gas lain yang baru menambahkan CCS bertahun-tahun setelah beroperasi, Masela sejak awal dirancang agar karbon alami dari reservoir ditangkap dan diinjeksi kembali ke bawah tanah.
Artinya, Proyek LNG Abadi Masela berpotensi menjadi proyek LNG skala besar pertama di dunia yang sejak tahap perancangannya diarahkan untuk mencapai produksi netral karbon melalui integrasi teknologi CCS - bukan sekadar netral karbon melalui skema offset atau kompensasi emisi karbon.
Estimasi teknis INPEX menunjukkan bahwa CCS di Masela berpotensi menangkap sekitar 3-4 juta ton CO₂ setiap tahun.
Namun, CCS di Masela hanyalah satu bagian dari gambaran yang jauh lebih besar.
Di sektor energi, Presiden Prabowo telah memutuskan dan meresmikan peningkatan campuran biodiesel dari B40 menjadi B50.
Kebijakan ini diperkirakan dapat mengurangi sekitar 7,8 juta ton CO₂ ekuivalen setiap tahun dibandingkan kebijakan B40, sekaligus meniadakan impor solar dan membawa Indonesia menuju swasembada bahan bakar diesel.
Dibandingkan penggunaan solar murni atau B0, penerapan B50 berpotensi mencegah emisi hingga sekitar 46,72 juta ton CO₂ ekuivalen per tahun.
Transformasi berikutnya bahkan lebih hijau lagi. Presiden Prabowo mendorong pembangunan 100 GW Pembangkit Listrik Tenaga Surya.
Apabila kapasitas 100 GW PLTS ini secara bertahap menggantikan pembangkit berbahan bakar diesel, gas, dan batu bara, estimasi teknis menunjukkan potensi pengurangan emisi dapat mencapai sekitar 140 juta ton CO₂ setiap tahun, bergantung pada komposisi pembangkit fosil yang benar-benar digantikan.
Presiden Prabowo juga mendorong percepatan pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik atau PSEL di berbagai kota besar.
Program Waste-to-Energy ini bukan hanya menyelesaikan persoalan gunungan sampah dan menghasilkan listrik. Manfaat iklim terbesarnya justru berasal dari pencegahan terbentuknya gas metana akibat pembusukan sampah organik di tempat pemrosesan akhir.
Metana merupakan gas rumah kaca yang jauh lebih kuat daripada karbon dioksida, terutama dalam jangka pendek.
Dengan mengalihkan sekitar 14,4 juta ton sampah per tahun dari tempat pembuangan akhir menuju fasilitas PSEL, program ini diperkirakan berpotensi mengurangi sekitar 10-17 juta ton CO₂ ekuivalen setiap tahun.
Pengurangan tersebut berasal dari dua sumber utama: emisi metana TPA yang berhasil dicegah dan listrik berbahan bakar fosil yang sebagian dapat digantikan oleh energi dari sampah.
Dengan demikian, PSEL menyelesaikan sedikitnya tiga persoalan sekaligus: krisis sampah perkotaan, kebutuhan energi, dan pengurangan emisi gas rumah kaca.
Di pesisir utara Jawa, Presiden Prabowo mencanangkan pembangunan Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa sepanjang sekitar 575 kilometer.
Sebagian dari 575 kilometer tersebut akan berbentuk _soft wall_ melalui restorasi dan reforestasi sekitar 40.000 hektare hutan mangrove. Mangrove merupakan salah satu ekosistem penyerap dan penyimpan karbon paling efektif di dunia.
Selain melindungi kota-kota pesisir utara Jawa, rehabilitasi 40.000 hektare mangrove akan meningkatkan kemampuan pulau Jawa menyerap karbon secara alami, melindungi keanekaragaman hayati, dan memperkuat ketahanan pesisir terhadap perubahan iklim.
Transformasi juga berlangsung di pasar karbon Indonesia.
Sayang tidak banyak yang menyadarinya karena tertutup oleh berbagai pemberitaan lain: Pada 9 Juli, atas arahan Presiden Prabowo, pemerintah meluncurkan Sistem Registri Unit Karbon atau SRUK sebagai registri karbon nasional yang mencatat seluruh siklus hidup unit karbon, mulai dari registrasi proyek, penerbitan, perdagangan, hingga penghapusan.
SRUK dibangun untuk mencegah double counting, meningkatkan transparansi, serta memberikan kepastian hukum kepada investor dan pelaku pasar.
Yang tidak kalah penting, SRUK telah diselaraskan dengan Common Carbon Credit Data Model yang dikembangkan atas permintaan G20 dan terhubung dengan registri internasional seperti Verra, Gold Standard, Isometric, dan Plan Vivo.
Dengan demikian, unit karbon Indonesia dapat memperoleh pengakuan yang lebih luas di pasar global.
Peluncuran SRUK juga membuka perdagangan karbon sektor kehutanan dengan pipeline awal sekitar 31,72 juta ton CO₂ ekuivalen.
SRUK adalah inovasi dan fondasi bagi pasar karbon Indonesia yang transparan, berintegritas tinggi, dan mampu menarik investasi hijau dunia.
Di luar berbagai kebijakan tersebut, Presiden Prabowo juga mendorong agenda reforestasi kawasan hutan yang rusak serta pengembangan pembiayaan kreatif untuk kawasan konservasi, terutama taman nasional.
Apabila seluruh kebijakan ini dilihat sebagai satu kesatuan, muncul sebuah gambaran yang sangat kuat.
1. Masela memulai standar baru pengurangan emisi industri minyak dan gas melalui CCS.
2. B50 mengurangi emisi sektor transportasi dan memperkuat kemandirian energi.
3. PLTS 100 GW mentransformasi sektor ketenagalistrikan menuju energi bersih.
4. PSEL mengurangi emisi metana dari sampah sekaligus menghasilkan energi.
5. Giant Sea Wall dengan soft wall rehabilitasi mangrove memperkuat adaptasi perubahan iklim sekaligus meningkatkan penyimpanan karbon alami.
6. SRUK membangun fondasi pasar karbon Indonesia yang transparan dan berstandar internasional.
Masing-masing kebijakan dapat dilihat sebagai program yang berdiri sendiri.
Namun ketika digabungkan, kita akan melihat cara Presiden Prabowo memicu pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan.
Hanya dari CCS Masela, B50, PLTS 100 GW, dan PSEL, potensi pengurangan emisi secara kasar dapat mencapai lebih dari 160 juta ton CO₂ ekuivalen setiap tahun apabila seluruh program direalisasikan sesuai kapasitas dan asumsi teknisnya.
Angka tersebut belum memasukkan penyerapan karbon dari rehabilitasi mangrove, reforestasi hutan, konservasi taman nasional, maupun proyek-proyek baru yang akan lahir melalui pasar karbon SRUK.
Apabila seluruh agenda ini berhasil diwujudkan, Presiden Prabowo tidak hanya akan dikenang sebagai Presiden swasembada pangan, Presiden swasembada energi, atau Presiden Makan Bergizi Gratis.
Ia juga sangat mungkin dikenang sebagai "Presiden Hijau" yang meletakkan fondasi transformasi lingkungan terbesar dalam sejarah Indonesia.
Dirgayuza Setiawan, Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan.
(eva/eva)
