jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB Syafiuddin Asmoro meminta Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo tak terus membuat kehebohan yang menganggu kerja institusi.
Hal demikian dikatakan dia menyikapi berbagai polemik mutasi besar-besaran pejabat di Kementerian PU dan polemik dokumen perjalanan dinas ke AS yang menyeret nama anggota keluarga Dody.
BACA JUGA: Menteri Dody Tepis Tuduhan Memutasi ASN Kemen-PU karena Surat Perjalanan Dinas ke AS Bocor
"Kami berharap Pak Menteri lebih fokus bekerja dan tidak lagi membuat kehebohan yang dapat mengganggu konsentrasi kementerian dalam menjalankan tugasnya," kata dia dalam keterangan persnya, Kamis (16/7).
Menurut Syafiuddin, dalam beberapa waktu terakhir Kementerian PU lebih sering menjadi perhatian, karena kontroversi dibandingkan capaian kinerja.
BACA JUGA: Mutasi Pegawai Karena Data Kunker Bocor, Pengamat: Menteri Dody Jangan Reaktif
"Kami menghormati kewenangan Menteri PU dalam melakukan pembinaan organisasi," ujarnya.
Legislator Dapil XI Jawa Timur itu mengingatkan Kementerian PU memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan infrastruktur nasional.
BACA JUGA: Menteri Dody Bersumpah Demi Allah Tak Tahu Perkara Itu
Oleh karena itu, kata Syafiuddin, energi pimpinan kementerian seharusnya diarahkan untuk mempercepat penyelesaian program pembangunan yang menjadi kebutuhan rakyat.
Selain fokus ke pekerjaan, Syafiuddin mengingatkan pentingnya menjaga kekompakan dan kerukunan di lingkungan internal Kementerian PU.
"Seorang pemimpin harus mampu menjaga soliditas organisasi. Jika tidak bisa menjaga kekompakan internal, maka Kementerian PU akan sulit bekerja secara maksimal dalam menjalankan program-program pembangunan," ujarnya.
Syafiuddin mengatakan seorang menteri bukan hanya dituntut mampu mengambil keputusan, tetapi harus menjadi figur yang mampu membangun semangat, memberikan motivasi, serta menciptakan suasana kerja yang kondusif.
"Pemimpin harus menjadi sumber semangat bagi anak buahnya. Mereka harus merasa didukung dan diajak bekerja bersama untuk mencapai target pembangunan, bukan justru dihadapkan pada situasi yang menimbulkan kegaduhan di internal organisasi," ujar dia.
Komisi V, lanjut Syafiuddin, akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program Kementerian PU agar pembangunan infrastruktur berjalan efektif.
"Kami berharap ke depan tidak ada lagi kehebohan maupun ketidakharmonisan di internal Kementerian PU, yang dibutuhkan masyarakat adalah kinerja nyata, percepatan pembangunan, dan pelayanan publik yang semakin baik," ujar Syafiuddin. (ast/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Panasonic Perkenalkan Kamera Compact dan Lensa LUMIX di PRJ 2026
Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Aristo Setiawan
