Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai ancaman aksi “gembok dapur” Program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru bisa berbalik merugikan para mitra.
Menurutnya, langkah tersebut berpotensi menjadi senjata bagi kelompok yang sejak awal menolak kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
"Ibarat gayung bersambut, ancaman gembok dapur bisa menjadi efek bumerang bagi mitra strategis MBG," kata Jamiluddin, dikutip Jumat (17/7).
Jamiluddin menekankan, momentum ini akan dimanfaatkan pihak yang menuntut penghentian MBG, apalagi setelah muncul kasus keracunan penerima manfaat dan dugaan korupsi di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN). Kelompok penolak program, kata dia, akan semakin gencar mendesak pemerintah mengalihkan anggaran MBG ke sektor pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik.
"Kelompok ini seperti mendapat peluru baru untuk semakin menekan pemerintah agar mengalihkan anggaran Program MBG ke pendidikan dan kesejahteraan pendidik," ucapnya.
Ia menambahkan, jika aksi mogok dapur dilakukan secara masif dan berkepanjangan, maka jalannya program akan lumpuh.
"Dengan begitu, kelompok ini berharap Program MBG dihentikan oleh pemerintah," ucapnya.
Baca Juga: DPR Tuntut Pemerintah Segera Evaluasi MBG: APBN Kita Gak Kuat, Indonesia Akan Bangkrut
Sebelumnya, Presidium Mitra MBG melalui Ketua Umum Asosiasi Mitra BGN, Syawaludin Aweng, menyatakan siap melakukan aksi mogok nasional bila pembenahan tata kelola tidak tuntas hingga 17 Agustus 2026.
"Itu akan kami lakukan. Kami akan lakukan gembok nasional, gembok dapur secara nasional. Dan kami kawan-kawan sudah setuju, kalau sampai tanggal 17 Agustus proses ini tidak selesai, kami akan lakukan itu," tuturnya seusai RDPU dengan Komisi IX DPR, Selasa (14/7/2026).
