MAKASSAR, FAJAR – Golkar Sulsel di ambang perpecahan. Jalan kompromi bisa menjadi penyelamat.
SAAT ini, dua ketua DPD II menyatakan mundur. Imbas polemik Musda Golkar Sulsel. Ketua DPD II Golkar Takalar Zulkarnain Arif menjadi yang pertama menyatakan mundur.
Pencetusnya, dia kecewa lantaran jagoannya, Munafri Arifuddin alias Appi tak bisa maju bersaing pada Musda XI Partai Golkar Sulsel. Yang kedua, Ketua DPD II Golkar Makassar, Munafri.
Melalui Zulkarnain Arif, Appi juga menyatakan diri ingin pamit dari Partai Beringin yang berarti sekaligus menanggalkan jabatannya sebagai ketua Golkar di Kota Anging Mammiri, julukan Makassar.
Situsi ini menunjukkan adanya friksi akibat perebutan kursi 01 Golkar Sulsel. Sejauh ini, hanya ada dua kandidat ketua: Appi dan Ilham Arief Sirajuddin (IAS) alias Aco. Dengan mundurnya Appi, langkah Aco bakal mulus pada musda yang akan digelar di Hotel Calro, Sabtu, 18 Juli 2026.
Appi telah mengonfirmasi tidak akan mengembalikan formulir pendaftaran. Dia juga tengah melakukan perjalanan umrah. Ini mempertegas bahwa dia tidak akan mengikuti musda Golkar. Dengan demikian, IAS sudah hampir dipastikan bakal terpilih secara aklamasi.
Di tengah kondisi ini, santer beredar kabar bahwa Munafri bakal meninggalkan Golkar. Ini tentu menjadi sinyal besar bahwa mereka tidak akan menjadi bagian dari Partai Beringin lagi.
Apa pun pilihan mereka, itu bakal membawa konsekuensi politik bagi kedua belah pihak. Keputusan politik Appi ke depan justru berpotensi menguntungkan citra politiknya, sementara Golkar menghadapi risiko kehilangan figur strategis.
Pengamat Politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Andi Ali Armunanto menilai, jika Appi memilih meninggalkan Golkar, partai berlambang pohon beringin itu akan kehilangan salah satu aset politik penting, terutama karena Appi saat ini menjabat sebagai Wali Kota Makassar.
“Ketika Appi keluar, tentu Golkar akan kehilangan sosok Appi, seorang Wali Kota Makassar yang tentu akan menjadi pilihan utama mesin pemenangan Golkar di Makassar,” kata Ali kepada FAJAR, Kamis, 16 Juli 2026.
Kehilangan Appi akan menjadi pukulan bagi Golkar, terlebih setelah posisi partai tersebut mengalami penurunan pada Pemilu Legislatif 2024 dan harus berada di bawah Partai NasDem dalam perolehan kursi di Sulsel.
Sebaliknya, jika Appi tetap bertahan sebagai kader Golkar, keuntungan politik justru makin besar berada di pihak Appi. Sikap bertahan setelah tidak mendapatkan ruang dalam kontestasi musda dinilai dapat memperkuat citra kepemimpinannya.
“Ketika Appi tetap di Golkar, yang mendapatkan pujian paling besar adalah Appi karena menunjukkan sifat legawa dan sisi kenegarawanannya,” ujar Ali Armunanto.
Situasi tersebut dapat membentuk persepsi publik bahwa Appi merupakan figur yang mampu menahan diri meski berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Hal itu menjadi modal politik bagi Appi ke depan.
Di sisi lain, dinamika Musda Golkar Sulsel dinilai berpotensi memengaruhi citra internal partai. Proses tersebut dapat memperkuat persepsi bahwa mekanisme oligarki masih memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan partai.
“Ini bisa membuat Golkar kehilangan citranya sebagai partai kader karena arus kepentingan dari bawah dianggap tidak menjadi pertimbangan utama,” katanya.
Meski demikian, masih terbuka ruang kompromi antara Appi dan Aco yang berpotensi menjadi Ketua DPD I Golkar Sulsel. Aco tetap membutuhkan dukungan politik Appi sebagai Wali Kota Makassar.
“Tentu harus ada kompromi dan penawaran-penawaran politik agar Appi tetap bertahan di Golkar,” jelasnya.
Tantangan terbesar bagi Aco nantinya adalah melakukan konsolidasi internal, terutama merangkul loyalis Appi yang masih memiliki resistensi akibat dinamika musda.
“Bagaimana kemudian mengonsolidasikan semua itu, membangun kompromi politik, dan mengarahkan pada konsolidasi yang kuat,” ujarnya.
Tantangan lain Golkar Sulsel adalah persaingan politik ke depan. Setelah kehilangan posisi unggul pada Pemilu 2024, Golkar dinilai perlu menyusun strategi baru menghadapi kekuatan politik lain, terutama Gerindra.
Gerindra kini menjadi tantangan besar karena memiliki dukungan dari pemerintahan pusat dan sumber daya politik yang kuat.
“Untuk kembali mengambil posisi itu tentu sangat berat. Golkar harus punya strategi yang cukup bagus karena tantangan saat ini bukan hanya NasDem, tetapi juga Gerindra dan PSI,” tutup Ali.
Hal Wajar
Pendapat berbeda disampaikan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unhas, Prof Sukri Tamma. Dia menilai, dalam kondisi normal, hal ini sebenarnya biasa saja. Perpindahan kader parpol ke parpol lain merupakan fenomena yang wajar.
Yang perlu diperhatikan adalah proses perpindahannya. Apakah manuver individu, dorongan loyalis, efek intervensi DPP, atau bentuk kekecewaan. Itu semua perlu dilihat, sebagai dampak yang bisa ditimbulkan setelahnya.
“Saya kira ini tindakan yang wajar saja dalam persaingan, yang satu dapat dukungan dari para voters dan satunya kehilangan voters. Yang dikhawatirkan, kalau ada sinyal dari Ketua DPP, misalnya, bahwa yang akan didukung ini, kemudian ada yang melakukan manuver, itu bisa memicu hal yang berbeda,” terangnya.
Terpisah, Ketua DPD II Golkar Takalar Zulkarnain Arif menegaskan, dirinya cukup menyayangkan demokrasi semu yang sedang dipertontonkan oleh Golkar. Sejak dahulu Golkar selalu demokratis dalam musda, namun kali ini campur tangan DPP terlalu besar.
“Kan, Golkar itu demokratis, kalau pada akhirnya Ketum yang menentukan, ya, kan, berarti demokrasi semu yang dipertontonkan ini. Kenapa harus ada pemilihan, mending seperti partai lain saja, langsung ditunjuk, tidak usah pura-pura demokrasi,” jelasnya.
Dia juga berharap, praktik-praktik seperti ini di Golkar harus disetop. Sebab, ini bukan memberi ruang kontestasi yang fair dan memicu perpecahan di internal partai.
“Saya ini sudah puluhan tahun di Golkar, tahu persis seperti apa. Jadi sudahilah yang begini, tidak usah lagi ada tipu-menipu begitu. Karena ini tidak baik untuk Golkar ke depan,” ungkapnya. (ams-wid/zuk)
