JAKARTA, DISWAY.ID - UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memastikan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta tidak memengaruhi pengelolaan satuan pendidikan yang berada di bawah Badan Layanan Umum (BLU). Penegasan tersebut disampaikan kuasa hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Alwanih, sebagai respons atas putusan PTUN yang mengabulkan gugatan Yayasan Ketilang Insan Mandiri (KIM) terhadap Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1543 Tahun 2025.
Dalam perkara tersebut, Menteri Agama bertindak sebagai tergugat, sementara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi Tergugat II Intervensi.
Alwanih menjelaskan bahwa perkara tersebut pada awalnya diajukan oleh tiga yayasan. Namun, selama proses persidangan berlangsung, Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta dan Yayasan Perguruan Triguna Utama Syarif Hidayatullah memutuskan mencabut gugatan mereka. Pencabutan tersebut diterima oleh majelis hakim PTUN Jakarta sehingga perkara yang diputus hanya berkaitan dengan gugatan Yayasan Ketilang Insan Mandiri (KIM).
Karena itu, menurutnya, putusan pengadilan harus dipahami secara proporsional sesuai dengan objek sengketa yang diperiksa oleh majelis hakim.
"Putusan PTUN hanya berkaitan dengan gugatan Yayasan KIM dan tidak serta-merta mengubah sistem pengelolaan satuan pendidikan yang berada di bawah BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta," ujar Alwanih.
Ia menegaskan, amar putusan tersebut tidak mengubah status hukum sekolah-sekolah yang berada di lingkungan UIN Jakarta maupun mengganggu penyelenggaraan pendidikan.
Menurutnya, pokok perkara yang diputus pengadilan berkaitan dengan aspek administrasi Yayasan KIM, bukan mengenai legalitas operasional sekolah ataupun tata kelola satuan pendidikan yang dijalankan oleh BLU UIN Jakarta.
Pengelolaan sekolah, lanjut Alwanih, tetap mengacu pada Keputusan Menteri Agama Nomor 1543 Tahun 2025 dengan mengedepankan kepastian hukum, perlindungan aset negara, serta keberlangsungan layanan pendidikan kepada masyarakat.
Ia juga menjelaskan bahwa secara administrasi hukum, TK Islam Pembangunan (TKIP), SD Islam Pembangunan (SDIP), serta TK Ketilang sejak awal berada di bawah Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta.
Kedudukan tersebut, kata dia, kembali ditegaskan melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) tertanggal 7 Mei 2026 yang menyatakan pengelolaan satuan pendidikan tersebut tetap berada di bawah Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta.
Selain itu, dalam struktur kelembagaan yayasan, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjabat secara ex officio sebagai Ketua Dewan Pembina. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan adanya kesinambungan tata kelola antara UIN Jakarta dengan yayasan dalam penyelenggaraan pendidikan.
Dengan demikian, Alwanih menilai tidak terdapat perubahan dari sisi administrasi hukum terhadap pengelolaan TKIP, SDIP, maupun TK Ketilang.
"Kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung sebagaimana mestinya. Hak-hak peserta didik, orang tua, guru, dan tenaga kependidikan tetap terlindungi," tegasnya.
UIN Jakarta, lanjutnya, tetap menghormati putusan pengadilan sebagai bagian dari proses penegakan hukum. Namun, ia mengingatkan agar putusan tersebut dipahami sesuai ruang lingkup amar putusan dan objek sengketa yang diputus, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Menurut Alwanih, kepentingan peserta didik harus tetap menjadi prioritas utama. Karena itu, seluruh layanan pendidikan di bawah pengelolaan BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dipastikan tetap berjalan normal tanpa gangguan.
- 1
- 2
- »
