REPUBLIKA.CO.ID, TANIMBAR -- Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Anthony Leong menilai sistem penyaluran bahan bakar minyak (BBM) perlu dievaluasi secara menyeluruh.
"Saya melihat solusi jangka panjang tidak cukup hanya mengandalkan penambahan armada. Menurut saya, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap rantai pasok dan sistem distribusi BBM, termasuk kesiapan infrastruktur logistik, pengelolaan stok, serta pemantauan pasokan secara real time agar distribusi dapat berjalan lebih efektif," kata Anthony dalam keterangannya yang diterima di Tanimbar, Maluku, Jumat (17/7/2026).
Baca Juga
Stok Pertalite Dipastikan Aman, Distribusi BBM Terus Dioptimalkan
Libur Sekolah, Pertamina Tambah Stok Pertalite Hingga 18 Persen di SPBU se-Jateng DIY
Antrean BBM Mengular di Sumut, Pertamina Tambah 30 Mobil Tangki
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas kelangkaan dan antrean panjang BBM yang sempat terjadi di Sumatera Utara. Ia menambahkan, keamanan pasokan energi harus dibangun melalui sistem mitigasi risiko yang kuat, ketersediaan stok penyangga yang memadai, serta kesiapan menghadapi berbagai potensi gangguan distribusi pada masa mendatang.
Anthony juga menekankan pentingnya sinergi antara Pertamina, pemerintah daerah, dan aparat dalam menjaga kelancaran distribusi energi, khususnya saat terjadi lonjakan permintaan. Menurut dia, koordinasi yang baik akan mempercepat pengambilan keputusan, menjaga kelancaran jalur distribusi, serta meminimalkan potensi kepanikan masyarakat akibat informasi yang tidak akurat.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
"Pada akhirnya, sinergi seluruh pihak menjadi kunci untuk menjaga stabilitas pasokan energi, mendukung keberlangsungan aktivitas ekonomi daerah, serta memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha," kata Anthony.
HIPMI juga mengapresiasi inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Anggota Komisi XII DPR Ade Jona Prasetyo terkait persoalan antrean dan kelangkaan BBM di Sumatera Utara. Menurut Anthony, langkah tersebut menunjukkan fungsi pengawasan DPR berjalan dengan baik dalam memastikan distribusi energi kepada masyarakat tetap terjaga.
Ia menilai koordinasi antara DPR, Pertamina, pemerintah daerah, dan aparat akan mempercepat penyelesaian masalah di lapangan sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat sistem distribusi BBM ke depan.
