Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) E Aminudin Aziz mengeluhkan dampak kebijakan pemangkasan anggaran menyebabkan programnya tak berjalan pada tahun 2026, salah satunya kegiatan pengiriman bantuan buku ke masyarakat dan lembaga pemasyarakatan (lapas).
"Tahun ini tidak bisa kami kerjakan karena tidak ada uangnya," kata Aziz dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR, Kamis, 16 Juli 2026.
Mantan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa itu menjelaskan, pagu anggaran Perpusnas mencapai angka Rp 583,2 miliar. Namun, pada 2026 anggaran tersebut mengalami penurunan hingga ke angka Rp 377,9 miliar.
Dalam kesmepatan tersebut, ia juga mengklaim, bantuan buku dari Perpusnas mendapatkan respons positif dari masyarakat. Namun, karena keterbatasan anggaran, program ini tidak dapat diimplementasikan di 2026.
“Kami kan membuat inisiatif pembagian buku ke setiap desa, taman baca masyarakat, lapas, Puskesmas itu tahun 2024-2025. Satu lokus, satu lokus seribu buku. Ini kan disambut dengan sangat luar biasa, dimanfaatkan dengan sangat baik, dan ini mendapatkan respons yang sangat-sangat positif,” ujarnya.
Tidak hanya berdampak pada pembagian buku pada perpustakaan di daerah, efisiensi juga berpengaruh pada penyediaan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk perpustakaan yang ada di penjuru Indonesia.
Di tahun sebelumnya, DAK tersebut digunakan untuk pembelian perabotan yang menunjang area membaca di perpustakaan.
"Tahun 2026 ini tidak bisa kami kerjakan karena tidak ada uangnya. Nah, bantuan berupa DAK fisik yang tadi disampaikan; bangunan, kemudian renovasi, TIK, ini juga tidak bisa. Perlengkapan meubelair itu tidak bisa kita berikan walaupun daerah itu juga berteriak," papar Aminudin.
Dampaaknya banyak dari pegawai sampai pengunjung perpustakan yang mengeluhkan buruknya fasilitas yang hingga kini belum juga diperbarui.
"Perlengkapan mebel itu tidak bisa kami berikan, walaupun daerah itu juga berteriak karena mereka, terutama misalnya yang sudah masuk ke dalam locus prioritas, itu pada akhirnya kan ditiadakan. Nah ini, menjadikan rencana kami untuk menggerakkan literasi lebih masif ini tidak bisa kami kerjakan," ungkapnya.
Aziz berharap usulan penambahan anggaran sebesar RpRp357,77 miliar ke Komisi X DPR RI untuk memperkuat program peningkatan literasi di Indonesia.
"Penguatan anggaran tersebut diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program prioritas nasional di bidang perpustakaan dan literasi, termasuk transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, penguatan layanan digital, pelestarian khazanah budaya bangsa, serta peningkatan kualitas layanan perpustakaan di seluruh Indonesia," katanya.
Aminudin menegaskan, tambahan anggaran tersebut diharapkan dapat mengembalikan kapasitas pendanaan Perpusnas agar mampu mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas, termasuk penguatan layanan perpustakaan dan peningkatan budaya literasi masyarakat.
Baca Juga:Proses Balik Nama Sertifikat Tanah Cuma 10 Hari, Berlaku Mulai 17 Agustus 2026
