HARIAN.FAJAR.CO.ID, TAKALAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar memperkuat koordinasi lintas instansi melalui Focus Group Discussion (FGD) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bertema Penguatan Koordinasi Intelijen Terpadu dan Penanganan Konflik Sosial demi Menjaga Stabilitas Keamanan Daerah, di Ruang Pola Kantor Bupati Takalar, Rabu (16/7).
FGD dipimpin langsung Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye dan dihadiri unsur Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, kapolsek, dan danramil se-Kabupaten Takalar.
Turut mendampingi Bupati, Wakil Bupati Takalar Hengky Yasin, Dandim 1426/Takalar Letkol Inf Anton Timotius Milala, Kasat Narkoba Polres Takalar AKP Asrullah yang mewakili Kapolres Takalar, Sekretaris Daerah Muhammad Hasbi, Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nur Afiah Arsyad, perwakilan Kejaksaan Muhammad Ikhsan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Takalar Zubair, Kepala Dinas Sosial dan PMD Andi Rijal Mustamin, serta Camat Polongbangkeng Utara Aji Sangaji.
Dalam arahannya, Bupati Daeng Manye menegaskan bahwa stabilitas keamanan merupakan fondasi utama keberhasilan pembangunan daerah. Karena itu, koordinasi antarlembaga harus terus diperkuat melalui pertukaran informasi yang cepat, akurat, dan terintegrasi.
Ia mengatakan, seluruh unsur pemerintah, aparat keamanan, dan pemangku kepentingan harus meningkatkan kewaspadaan melalui deteksi dini terhadap berbagai potensi gangguan keamanan maupun konflik sosial.
“Keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada terciptanya situasi yang aman, tertib, dan kondusif. Karena itu koordinasi dan pertukaran informasi harus terus diperkuat,” ujar Daeng Manye.
Menurutnya, FGD Forkopimda harus menjadi forum rutin yang mampu menghasilkan langkah-langkah konkret dalam mengantisipasi berbagai persoalan di daerah. Setiap informasi yang berkembang perlu segera dianalisis, diverifikasi, dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Daeng Manye juga mengingatkan seluruh peserta agar lebih peka terhadap perkembangan informasi, khususnya yang beredar di media sosial. Ia menilai banyak persoalan yang awalnya bersifat pribadi kemudian berkembang menjadi isu publik akibat penyebaran informasi yang tidak utuh maupun tidak terverifikasi.
Sementara itu, Wakil Bupati Takalar Hengky Yasin menyebut keamanan daerah bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan merupakan tanggung jawab bersama seluruh unsur pemerintah dan masyarakat.
Menurutnya, stabilitas keamanan menjadi syarat utama agar pembangunan berjalan optimal sekaligus mampu meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Takalar.
Hengky mengusulkan agar Forkopimda menggelar rapat koordinasi kewaspadaan daerah secara berkala. Ia juga mendorong penyusunan peta kerawanan daerah yang terintegrasi sebagai acuan bersama bagi pemerintah daerah, TNI, Polri, Kejaksaan, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Kesbangpol dalam mengambil langkah antisipatif.
Selain itu, mekanisme pertukaran data dan informasi antarlembaga dinilai perlu diperkuat agar setiap potensi gangguan keamanan dapat ditangani secara cepat dan tepat.
Dalam forum tersebut, Kasat Narkoba Polres Takalar AKP Asrullah yang mewakili Kapolres Takalar memaparkan kondisi keamanan daerah, termasuk pentingnya penyampaian informasi yang utuh kepada masyarakat terkait pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Informasi yang lengkap mengenai manfaat pembangunan, lapangan kerja, hingga dampak ekonomi harus dipahami masyarakat agar tidak memunculkan kesalahpahaman,” katanya.
Sementara itu, Dandim 1426/Takalar Letkol Inf Anton Timotius Milala mengingatkan sejumlah potensi konflik yang perlu mendapat perhatian bersama. Di antaranya aktivitas tambang ilegal yang berpotensi memicu konflik horizontal, penyalahgunaan narkoba, hingga sengketa lahan.
Anton menegaskan penyelesaian konflik lahan juga perlu mengedepankan komunikasi yang baik disertai penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak berkembang menjadi konflik sosial yang lebih luas.
Melalui FGD tersebut, Pemkab Takalar berharap sinergi seluruh unsur Forkopimda semakin kuat dalam menjaga keamanan dan ketertiban daerah sehingga iklim pembangunan, investasi, serta pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal.
