Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari menyatakan laporan keuangan tahun anggaran 2025 telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Hal itu disampaikan Arum dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7). Arum menilai opini tersebut menunjukkan laporan keuangan lembaga telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintah dengan sistem pengendalian internal yang memadai.
“Kami perlu sampaikan bahwa laporan keuangan ini telah dilakukan audit oleh BPK dan sudah ada opini dari BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP,” kata Arum.
“Artinya bahwa seluruh proses laporan keuangan telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan infonya sesuai standar akuntansi pemerintah. Itu kenapa kemudian diberikan opini WTP oleh BPK itu catatan pertama kami dari BGN,” tambahnya.
Meski demikian, Arum mengakui masih terdapat sejumlah target kinerja program yang belum tercapai sepanjang tahun anggaran 2025. Ia mengatakan terdapat dua kelompok besar program prioritas BGN pada tahun tersebut, yakni Program Pemenuhan Gizi Nasional dan Program Dukungan Manajemen.
“Nah, di tahun 2025 program prioritas adalah program pemenuhan gizi nasional dan kemudian program dukungan manajemen. Jadi dua kelompok besar itu. Nah, Ibu dan Bapak kami dengan rendah hati mengakui ada beberapa capaian yang sebenarnya tidak tercapai kalau dari sisi kinerja angka-angkanya ya,” jelasnya.
Arum menjelaskan pada Program Pemenuhan Gizi Nasional, realisasi anggaran belum mencapai target.
“Jadi kalau di situ disebutkan rincian output-nya 18 (triliun). Alokasi anggaran 18,7 (triliun) itu, realisasi anggarannya 11 (triliun) sekian, maka memang capaian kami hanya 59%. Artinya sebenarnya secara kinerja belum memenuhi target,” katanya.
Selain itu, Arum mengatakan Program Dukungan Manajemen juga belum terealisasi secara penuh. Salah satu program prioritas dalam kelompok tersebut adalah SPPI yang realisasi anggarannya hanya mencapai sekitar 93 persen.
“Nah kemudian program dukungan manajemen juga seperti itu, ada yang menjadi prioritas yaitu SPPI tadi, itu juga anggaran dan realisasinya tidak terealisir 100%, hanya 93%,” kata dia.
Komisi IX Pertanyakan WTPAnggota Komisi IX Fraksi PAN Muazzim Akbar mempertanyakan WTP yang diperoleh BGN. Sebab, realisasi anggaran BGN hanya 59 persen.
'Tadi disampaikan sudah mendapatkan WTP, tetapi realisasi anggaran rata-rata hanya 59 persen, gimana WTP dapat tapi realisasi anggaran hanya sekian. ini jangan-jangan WTP-nya dibikin-bikin," tuturnya.
