Pimpinan hingga anggota Komisi IX DPR RI mengkritisi opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diraih Badan Gizi Nasional (BGN) terkait laporan keuangan 2025. Mereka mempertanyakan opini WTP itu tidak sejalan dengan penyerapan anggaran oleh BGN.
Kritik pertama datang dari anggota Komisi IX DPR Muazzim Akbar. Dia bahkan menuding WTP yang diraih BGN pada 2025 hanya rekayasa.
"Ini BGN lagi luar biasa, jadi perlu pembahasan serius hari ini. Pertama, tentu saya tanggapi terkait dengan tadi sudah disampaikan dapat WTP, tetapi realisasi anggaran rata-rata hanya 59 persen. Gimana WTP tapi realisasi anggaran hanya sekian? Jangan-jangan WTP-nya dibikin-bikin," kata Muazzim saat rapat dengan BGN di Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026).
Kemudian kritik juga datang dari anggota Komisi IX DPR lainnya, Netty Prasetiyani. Dia meminta BGN tidak puas dengan WTP yang diraih pada 2025.
"Saya ingin lihat dari paparan tadi bahwa kita tak hanya puas dengan wajar tanpa pengecualian yang diraih BGN, tapi kita perlu konfirmasi seperti apa capaian dalam konteks kinerja program di tengah masyarakat," ujar Netty.
Selanjutnya, anggota Komisi IX DPR Heru Tjahjono turut menyoroti opini WTP yang diraih BGN. Dia meminta agar catatan berkaitan dengan WTP diselesaikan oleh BGN.
"Ibu Arum (pernah jadi) BPKP. Menurut kami gini, Bu, ini bukan mengkritisi, tidak, cuma pada saat dapat WTP, kalau nggak salah ingat, November kan interim pertama, Januari ada temuan dibetulkan, interim dibetulkan, masuk ke interim ketiga pemeriksaan dengan rinci, itu kalau Ibu hafal itu. Setelah itu, keluar catatan-catatan di LHP yang harus diselesaikan 30 hari kali dua, 60 hari," ucap Heru.
Ia meminta agar catatan itu diperhatikan oleh BGN. "Maksud kami, WTP-nya ini tentunya kalau lihat laporan yang Ibu sampaikan, ini ada tunggakan, ada carry-over ada pembayaran yang harus dibayar tahun ke depan, termasuk ada catatan, saya nggak tanya catatannya Pak Trenggono, catatannya segera diselesaikan, agar masalahnya segera selesai," katanya.
Selanjutnya, catatan untuk BGN juga datang dari Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini. Dia mempertanyakan dasar pemberian opini WTP kepada BGN.
"Saya pertanyakan ini BGN dapat WTP itu dasarnya apa ya?" cecar Yahya.
Dia heran lantaran serapan anggaran BGN hanya 60 persen. Selain itu, Yahya menyoroti BGN yang tidak mencantumkan catatan dari BPK RI.
"Sementara serapannya cuma 60 persen dan banyak temuan-temuan yang jadi masalah di dalamnya, seperti pengadaan motor listrik dan lain sebagainya," ucap Yahya.
"Biasanya setiap pemeriksaan dari BPK itu ada catatan, catatan sebagai tindak lanjut dari temuan-temuan yang didapatkan dari hasil pemeriksaan atau audit. Nah, di sini tidak disebutkan, temuan-temuannya tidak disampaikan. Di kementerian dan lembaga lain biasanya disampaikan, Bu, terkait aset, terkait program, dan sebagainya," imbuhnya.
(maa/fas)
