Terkini, Makassar – Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham mewakili Wali Kota Makassar menyampaikan Jawaban Wali Kota atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Makassar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Penyampaian tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar yang digelar secara daring, Jumat (17/7/2026).
Dalam kesempatan itu, Aliyah menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD Kota Makassar yang telah memberikan pandangan, masukan, kritik, dan saran terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Menurutnya, berbagai masukan tersebut menjadi wujud kemitraan yang konstruktif antara pemerintah daerah dan DPRD dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Pemerintah Kota Makassar menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas pandangan umum yang telah disampaikan. Masukan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya bersama meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah,” kata Aliyah.
Pada kesempatan itu, Pemerintah Kota Makassar juga menyampaikan terima kasih atas apresiasi DPRD terhadap keberhasilan Kota Makassar kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Menurut pemerintah, capaian tersebut merupakan hasil komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menanggapi pandangan fraksi mengenai penguatan kemandirian fiskal, Pemkot Makassar menegaskan komitmennya untuk terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Langkah tersebut ditempuh melalui percepatan digitalisasi sistem pajak dan retribusi daerah, mendorong inovasi perangkat daerah pengelola pendapatan, serta memperkuat intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan.
Selain itu, pemerintah juga mengakui bahwa besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) menjadi perhatian serius dalam meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dan mempercepat pelaksanaan program di seluruh perangkat daerah.
“Evaluasi terhadap SiLPA akan menjadi perhatian agar perencanaan anggaran semakin tepat dan pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal sehingga manfaat APBD benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Pemkot Makassar turut menjelaskan bahwa rendahnya serapan belanja modal di sejumlah sektor dipengaruhi beberapa kendala teknis, mulai dari keterbatasan waktu pelaksanaan, persoalan aset, hingga penyempurnaan dokumen perencanaan. Program-program strategis yang belum terlaksana dipastikan telah dianggarkan kembali agar dapat direalisasikan pada tahun anggaran berikutnya.
Di bidang pembangunan, pemerintah berkomitmen memaksimalkan pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran, termasuk pembangunan jalan, drainase, fasilitas kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Evaluasi berkala terhadap kinerja seluruh perangkat daerah juga akan terus dilakukan guna meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran.
Aliyah menegaskan bahwa setiap kritik dan masukan dari DPRD menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Makassar untuk terus melakukan pembenahan.
“Pemerintah Kota Makassar menerima setiap saran, kritik, dan masukan dari seluruh fraksi DPRD sebagai bagian dari evaluasi bersama. Sinergi antara eksekutif dan legislatif adalah kunci untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik, memperkuat pelayanan publik, serta memastikan setiap rupiah APBD memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap semangat kemitraan antara Pemerintah Kota Makassar dan DPRD terus terjaga sehingga pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat berlangsung lancar dan menghasilkan kebijakan yang berdampak bagi pembangunan daerah.
“Kami berharap semangat kemitraan yang telah terbangun dapat terus dipelihara sehingga pembahasan Ranperda ini berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan yang mampu mendorong kemajuan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar,” tutup Aliyah.
