Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan kajian terkait rencana penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa yang berasal dari keluarga desil 8, 9, dan 10 rampung dalam waktu maksimal satu bulan.
Hingga saat ini, pemerintah masih mengkaji mekanisme pelaksanaannya, termasuk penentuan sekolah dan kelompok penerima manfaat.
“Ya itu masih kita lagi kaji lagi. Memang sudah ada wacana, tapi masih kita kaji lagi,” ujar Wakil Kepala BGN, Trenggono, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7).
“Nanti hasilnya akan disampaikan setelah kajian kita selesai,” lanjutnya.
Ia juga belum menjelaskan mekanisme penentuan sekolah yang akan menerapkan kebijakan tersebut. Menurutnya, seluruh skema masih dibahas oleh pemerintah.
“Ya gitu. Nanti semua ini masih kita adakan pengkajian dulu. Nanti sudah selesai nanti akan disampaikan,” tutur dia.
Trenggono mengatakan target penyelesaian dari kajian tersebut yaitu maksimal satu bulan.
“Ya kan tadi sudah disampaikan sudah diberikan waktu maksimal 1 bulan. Yang jelas penerima manfaat itu adalah prioritas jadi apanya disesuaikan nanti ya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari memastikan siswa yang berasal dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan pada desil 8, 9, dan 10 tidak lagi menjadi penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, pemerintah masih mengkaji skema pelaksanaan program ini di sekolah yang memiliki siswa dari berbagai kelompok ekonomi.
Hal itu disampaikan Agustina usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7).
Menurut Agustina, rapat membahas penajaman sasaran penerima manfaat MBG agar bantuan benar-benar diberikan kepada kelompok yang membutuhkan.
“Tadi ada diskusi-diskusi di dalam bahwa untuk mereka yang katakanlah ada di desil 8, 9, 10 yang mapan, kaya, kaya sekali, itu memang tidak akan diberikan lagi,” kata Agustina.
Meski demikian, ia mengatakan pemerintah masih membahas sejumlah dinamika di lapangan, salah satunya terkait sekolah yang komposisi siswanya terdiri dari kelompok penerima manfaat dan kelompok yang tidak lagi memenuhi kriteria.
Agustina menjelaskan, dalam rapat muncul berbagai usulan dari kementerian dan lembaga terkait. Namun Prabowo meminta seluruh kebijakan dikaji secara menyeluruh sebelum diputuskan.
Menurutnya, Presiden menilai penyusunan kebijakan MBG harus dilakukan secara hati-hati mengingat program tersebut telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat.
Ia menambahkan, salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah dampak psikologis apabila dalam satu sekolah terdapat siswa yang menerima MBG, sementara siswa lainnya tidak memperoleh program yang sama.
“Jadi seperti tadi, misalnya ada sekolah negeri atau sekolah apa, yang ada muridnya katakanlah 50 persen desilnya menengah sedikit ke bawah, menengah sedikit ke atas, kan berarti nanti jangan sampai ada yang menerima, ada yang tidak. Pertimbangkan secara psikologis, pertimbangkan dari aspek ini, pertimbangkan dari aspek ini,” ujar dia.
