Wakil Ketua (Waka) Komisi IX DPR Yahya Zaini meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mengkaji secara mendalam rencana pembatasan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa dari keluarga desil 8-10. Ia mengingatkan kebijakan tersebut jangan sampai menimbulkan kecemburuan di lingkungan sekolah.
Yahya mengatakan, pihaknya menyambut baik rencana BGN melakukan refocusing atau penyesuaian anggaran program MBG. Namun, ia meminta untuk tetap berhati-hati apabila kebijakan penghentian MBG bagi kelompok tertentu benar-benar diterapkan.
“Pertama, menyambut baik rencana BGN untuk melakukan refocusing dan efisiensi anggaran. Karena anggaran BGN selama ini terlalu besar,” kata Yahya saat dikonfirmasi, Sabtu (18/7).
Menurut Yahya, pembatasan penerima MBG berdasarkan kelompok ekonomi harus mempertimbangkan kondisi di lapangan, terutama di sekolah yang memiliki latar belakang siswa beragam. Ia khawatir muncul kecemburuan apabila dalam satu sekolah terdapat siswa yang mendapatkan MBG dan yang tidak.
“Kedua, mengenai rencana untuk membatasi penerima manfaat dari desil 8-10 harus hati-hati untuk diterapkan. Jangan sampai menimbulkan kecemburuan jika terjadi dalam satu sekolah. Bagaimana mungkin dalam satu sekolah ada siswa yang menerima MBG dan ada siswa yang tidak menerima MBG,” ujarnya.
Yahya menilai kebijakan tersebut akan lebih mudah diterapkan pada sekolah swasta yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga mampu.
“Ketiga, kebijakan tersebut hanya bisa diterapkan di sekolah swasta yang siswanya mereka dari golongan orang mampu dan kaya. Sedangkan bagi sekolah-sekolah negeri yang siswanya bercampur antara yang miskin dan kaya sulit untuk diterapkan,” tuturnya.
Karena itu, Yahya meminta BGN tidak terburu-buru menerapkan kebijakan tersebut sebelum melakukan kajian secara menyeluruh. Ia mengingatkan adanya potensi dampak psikologis bagi siswa, khususnya jika kebijakan diterapkan di sekolah negeri.
“Keempat, saya minta BGN untuk melakukan kajian secara mendalam dan komprehensif jika ingin menerapkan kebijakan tersebut. Jangan sampai menimbulkan masalah psikologis bagi siswa di sekolah, khususnya di sekolah-sekolah negeri,” jelas Yahya.
Selain persoalan penerima manfaat, Yahya juga memberikan masukan terkait opsi efisiensi anggaran MBG. Menurutnya, jika pemerintah ingin melakukan refocusing, kelompok siswa SMA dapat menjadi salah satu pertimbangan karena kebutuhan tambahan asupan gizi dinilai tidak sebesar kelompok usia yang lebih muda.
“Kelima, jika BGN ingin melakukan refocusing yang perlu dipertimbangkan untuk tidak dikasih MBG adalah siswa-siswa SMA. Karena masa pertumbuhannya sudah tidak terlalu terpengaruh dengan tambahan asupan gizi,” kata Yahya.
“Yang perlu mendapat perhatian asupan gizi secara serius yaitu balita, anak-anak PAUD, SD dan SMP. Karena mereka masih dalam masa pertumbuhan yang memerlukan asupan gizi yang tinggi,” sambungnya.
Sebelumnya, BGN menargetkan kajian terkait rencana penghentian Program MBG bagi siswa yang berasal dari keluarga desil 8, 9, dan 10 rampung dalam waktu maksimal satu bulan.
Hingga saat ini, pemerintah masih mengkaji mekanisme pelaksanaannya, termasuk penentuan sekolah dan kelompok penerima manfaat.
“Ya itu masih kita lagi kaji lagi. Memang sudah ada wacana, tapi masih kita kaji lagi,” ujar Wakil Kepala BGN, Trenggono, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7).
“Nanti hasilnya akan disampaikan setelah kajian kita selesai,” lanjutnya.
Ia juga belum menjelaskan mekanisme penentuan sekolah yang akan menerapkan kebijakan tersebut. Menurutnya, seluruh skema masih dibahas oleh pemerintah.
Trenggono mengatakan target penyelesaian dari kajian tersebut yaitu maksimal satu bulan.
“Ya kan tadi sudah disampaikan sudah diberikan waktu maksimal 1 bulan. Yang jelas penerima manfaat itu adalah prioritas jadi apanya disesuaikan nanti ya,” pungkasnya.
