Jagat digital Indonesia hari ini sedang menghadapi paradoks yang mencemaskan. Di satu sisi, data Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Pusiknas Bareskrim Polri mengonfirmasi adanya jutaan konten eksploitatif dan pornografi yang berseliweran di ruang siber. Namun di sisi lain, jumlah kasus yang berhasil ditindak secara hukum di meja penyidik tidak lebih dari sekadar ujung bongkahan es di samudra luas. Kesenjangan data yang masif ini melahirkan satu pertanyaan krusial: mengapa begitu banyak korban memilih senyap di bawah bayang-bayang intimidasi?
Jawabannya terletak pada pemahaman kita yang sering kali keliru. Selama ini, publik kerap menyederhanakan sextortion (pemerasan seksual) sebagai sekadar masalah kebocoran data atau kelemahan sistem keamanan siber. Padahal, pada hakikatnya, sextortion bukanlah kegagalan teknologi; ia adalah manifestasi dari eksploitasi relasi kuasa yang timpang, di mana tubuh dan reputasi digital korban dijadikan senjata untuk melakukan kontrol koersif yang merusak secara batiniah.
Mitos "Stranger Danger" dan Anatomi Relasi KuasaDalam kriminologi konvensional, ada kecenderungan untuk menggambarkan pelaku kejahatan siber sebagai sosok peretas (hacker) anonim berkerudung hitam yang beroperasi dari belahan dunia lain. Namun, temuan global baru-baru ini—seperti studi berskala besar yang dirilis di The Conversation terhadap 16.000 responden—justru mematahkan mitos "stranger danger" tersebut.
Sebagian besar pelaku sextortion yang dilaporkan ternyata bukan orang asing, melainkan mantan pasangan atau pasangan intim korban saat ini.
Di Indonesia, dinamika ini sangat kental dalam pola hubungan yang toksik dan abusif:
-Kontrol Koersif (Coercive Control): Pelaku memanfaatkan foto atau video intim yang diperoleh secara konsensual (atas dasar "bukti cinta" saat masih berpacaran) atau direkam diam-diam, sebagai alat tawar menawar.
-Senjata Domestik: Ketika korban mencoba memutus hubungan atau menolak menuruti kemauan pelaku, ancaman penyebaran (non-consensual intimate imagery) langsung dilayangkan. Di sini, teknologi hanyalah alat; motif utamanya adalah dominasi, kuasa, dan penundukan emosional.
AI Generatif: Melipatgandakan Kerentanan KorbanJika dulu korban sextortion harus "terjebak" terlebih dahulu dalam ruang privat (seperti mengirim foto intim secara sadar), kehadiran kecerdasan buatan (AI) generatif kini telah menggeser batas kerentanan tersebut secara ekstrem.
Aplikasi penelanjang otomatis berbasis AI (nudify apps) dan manipulasi wajah (deepfake) kini dapat diakses secara gratis dan instan oleh siapa saja. Pelaku tidak memerlukan keterampilan peretasan tingkat tinggi. Mereka hanya perlu mengunduh foto profil biasa korban dari Instagram, LinkedIn, atau TikTok, lalu memprosesnya melalui AI menjadi materi pornografi yang sangat realistis dalam hitungan detik.
Teknologi ini bekerja sebagai force multiplier bagi pelaku kejahatan:
Otomatisasi Manipulasi: AI memudahkan pelaku meluncurkan pemerasan berskala besar (memeras banyak target sekaligus menggunakan bot) dengan investasi waktu yang sangat minim.
Kaburnya Batas Konsensus: Korban tidak lagi memiliki kontrol atas tubuh digital mereka sendiri. Siapa pun, dari latar belakang apa pun, kini dapat menjadi korban manipulasi pornografi non-konsensual.
Di atas kertas, Indonesia sebenarnya telah memiliki benteng regulasi yang saling terintegrasi dan cukup progresif untuk memerangi fenomena ini melalui tiga pilar hukum utama:
UU TPKS (No. 12/2022) sebagai Pondasi Perlindungan Korban: Undang-undang ini secara khusus mengkriminalisasi kekerasan seksual berbasis elektronik sekaligus menjamin perlindungan hak-hak korban dari trauma digital.
Pasal 27B ayat (2) UU ITE (No. 1/2024) sebagai Penjerat Tindakan Pemerasan: Pasal krusial ini menjerat tindakan memaksa orang lain dengan modus "ancaman pencemaran" atau membuka rahasia melalui media siber dengan ancaman pidana penjara hingga 6 tahun.
Pasal 483 KUHP Baru (UU No. 1/2023) sebagai Harmonisasi Hukum Pidana: Menyelaraskan sanksi pidana untuk tindakan pengancaman non-fisik (batiniah) yang merusak kehormatan seseorang di dunia nyata maupun maya.
Namun, efektivitas seluruh pasal progresif di atas terbentur oleh satu realitas formil: semuanya diklasifikasikan sebagai Delik Aduan (Complaint-Based Offense).
Artinya, polisi secara hukum tidak dapat bertindak secara proaktif sebelum korban sendiri yang datang dan membuat laporan resmi. Di sinilah lingkaran setan itu terjadi. Korban di Indonesia kerap mengurungkan niat melapor karena tiga hambatan sosiologis:
Takut Dikriminalisasi Balik: Adanya bayang-bayang Pasal 27 ayat (1) UU ITE tentang penyebaran muatan kesusilaan membuat korban cemas bahwa mereka justru akan dituduh sebagai pelaku penyebar pornografi.
Budaya Victim Blaming: Masyarakat kita masih sering menghakimi korban dengan pertanyaan retorik yang menyakitkan: "Kenapa mau direkam sejak awal?" atau "Kenapa memakai pakaian seperti itu di foto?"
Trauma Sosial: Rasa malu dan ketakutan akan runtuhnya reputasi keluarga jauh lebih besar dibanding keinginan untuk menghukum pelaku. Akibatnya, korban memilih terus mengirimkan uang atau menuruti tuntutan seksual pelaku demi menjaga kerahasiaan.
Menghentikan sextortion di Indonesia menuntut kita untuk bergeser dari sekadar kampanye "jaga kata sandi Anda" atau "jangan bicara dengan orang asing." Kita harus menyentuh akar relasi kuasanya melalui tiga langkah strategis:
Sinergi Penegak Hukum Berperspektif Korban: Aparat penegak hukum, khususnya unit siber, harus konsisten menerapkan prinsip-prinsip UU TPKS dalam memperlakukan korban sextortion. Korban harus diyakinkan sejak awal bahwa mereka adalah korban kejahatan pengancaman, bukan pelaku pornografi.
Edukasi Relasi Sehat (Digital Consent): Kampanye literasi digital di Indonesia harus memasukkan materi tentang batasan privasi, konsensus digital, dan bagaimana mengenali tanda-tanda kontrol koersif dalam hubungan pacaran remaja.
Intervensi Teknologi Lintas Batas: Mengingat yurisdiksi UU ITE berlaku secara ekstrateritorial (lintas batas negara), pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital harus memperketat tekanan kepada platform teknologi global (seperti penyedia media sosial dan mesin pencari) untuk mendeteksi dan menghapus konten deepfake atau nudify secara otomatis sebelum sempat disebarkan.
Sextortion pada akhirnya adalah tentang eksploitasi rasa takut. Hukum di atas kertas memang telah diperbarui, tetapi pertarungan sesungguhnya adalah bagaimana kita, sebagai masyarakat, meruntuhkan tembok stigma yang selama ini justru membantu pelaku menyembunyikan kejahatan mereka dalam kesunyian korban.
