Jakarta: Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf meminta tata kelola penyelenggaraan ibadah haji di Provinsi Papua terus dilakukan secara transparan, profesional, dan akuntabel. Hal itu sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada jamaah pada musim haji mendatang.
"Oleh sebab itu evaluasi tersebut penting dilakukan untuk menjadi pijakan penyempurnaan pelayanan haji pada 2027," kata Menhaj Irfan saat memberikan sambutan pada kegiatan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji di Kota Jayapura, dikutip dari Antara, Sabtu, 18 Juli 2026.
Apalagi, lanjut dia, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) merupakan amanat Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih fokus, profesional, transparan, dan bebas dari praktik penyimpangan.
Baca Juga :
Kemenhaj Hapus Mekanisme Lunas Tunda Ganti, Tutup Celah Jual Beli Haji Khusus"Selain itu kami telah mulai menerapkan sistem pembagian kuota haji berdasarkan jumlah daftar tunggu di setiap provinsi, sehingga dinilai lebih adil dibandingkan mekanisme sebelumnya," ungkap Menhaj.
Diakuinya, Kemenhaj masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia sebagai kementerian baru. Oleh karena itu pemerintah terus memperkuat organisasi melalui rekrutmen pegawai yang mengedepankan kompetensi dan integritas.
Ilustrasi ibadah haji. Foto: Istimewa.
Sementara itu Asisten Bidang Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Papua Suzana Wanggai mengatakan, Papua memiliki tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan ibadah haji. Sebab, kondisi geografis yang luas, keterbatasan akses transportasi, serta kebutuhan pelayanan bagi jamaah lanjut usia dan penyandang disabilitas.
"Untuk itu evaluasi penyelenggaraan haji menjadi langkah penting guna menghasilkan rekomendasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan, mulai dari proses keberangkatan, pelayanan di Tanah Suci, hingga pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan komunikasi dengan keluarga jamaah," kata Suzana Wanggai.
