Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menegaskan tidak ada alasan untuk mengaktifkan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SMA/SMK negeri.
Menurutnya, kebutuhan operasional sekolah sudah dapat dipenuhi melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta bantuan operasional dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Ia mengatakan, pemerintah telah melakukan pengecekan terhadap kebutuhan anggaran sekolah negeri. Hasilnya, dana yang tersedia dinilai masih mencukupi untuk membiayai kegiatan belajar mengajar tanpa harus membebani orang tua siswa dengan pungutan SPP.
"Saya sudah cek. Cukup dengan dana BOS dan dana biaya operasional dari Provinsi Jawa Barat. Cukup, sampelnya banyak, datanya banyak," ujar Dedi, Sabtu (18/7/2026).
Ia juga menyinggung masih adanya penyalahgunaan dana BOS di sejumlah sekolah. Berdasarkan hasil pemeriksaan, nilai temuan dalam APBD 2025 mencapai sekitar Rp4 miliar.
"Bahkan kalau mau dibuka, yang menggunakan dana BOS untuk kepentingan lain yang bukan pendidikan, jumlah temuannya APBD 2025 itu sampai Rp4 miliar," katanya.
Menurutnya, temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada kurangnya anggaran, melainkan pada tata kelola penggunaan dana yang harus dibenahi.
"Saya menilai anggarannya sudah cukup. Kalau terlalu banyak, nanti ada potensi digunakan untuk kepentingan lain. Malah menjadi beban bagi kepala sekolah. Kasihan, jangan sampai ada yang terkena aspek pidana gara-gara salah mengelola dana BOS," ujarnya.
Ke depan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memfokuskan anggaran untuk meningkatkan kualitas fasilitas sekolah, mulai dari perbaikan toilet, sarana olahraga, hingga tempat ibadah agar siswa dapat belajar dengan lebih nyaman.
"Pokoknya sekolah harus oke, siswa-siswanya harus kreatif, dan Pemerintah Provinsi berkomitmen untuk itu," kata Dedi.
Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan pendidikan gratis di SMA dan SMK negeri di Jawa Barat baru mulai diterapkan pada tahun ajaran 2025/2026. Sebelumnya, menurutnya, siswa di sekolah negeri masih dibebani berbagai pungutan.
"Sebelumnya di Jawa Barat sekolah negeri juga bayar. Waktu saya menjadi anggota DPR, saya sering datang ke sekolah-sekolah untuk membantu melunasi tunggakan siswa, mulai dari SMA di Subang, Cimahi, Purwakarta, Tasikmalaya, hingga Ciamis," tuturnya.
Ia mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga komitmen agar pendidikan gratis di Jawa Barat tetap berjalan dan kualitas layanan pendidikan terus meningkat.
"Yuk sama-sama berkomitmen menjaga pendidikan di Jawa Barat menuju kualitas yang lebih baik. Mari kita buktikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai representasi negara mampu mewujudkan pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat tanpa biaya," pungkasnya.
