Bisnis.com, JAKARTA — PT Siloam International Hospitals Tbk. (SILO) resmi menggelar Siloam Robotic Summit 2026 yang mengusung tema Transforming Surgery Through Robotics: Advancing Precision Across Surgical Disciplines pada Sabtu (18/7/2026).
Adapun, Siloam Robotic Summit 2026 sendiri merupakan forum diskusi yang dilaksanakan sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan layanan bedah kompleks di Indonesia.
President Director Siloam International Hospitals, David Utama menjelaskan bahwa besarnya kebutuhan layanan bedah kompleks itu tercermin seiring besarnya devisa negara yang keluar untuk pemenuhan layanan pengobatan mencapai Rp170 triliun.
“Kita ini kehilangan devisa Rp170 triliun setiap tahun untuk orang Indonesia yang berobat ke luar negeri. Artinya apa? Artinya, masyarakat yang spending hingga Rp170 triliun ini memang mereka yang benar-benar mau mencari kesembuhan tetapi tidak mempercayai kondisi lokal,” jelasnya dalam agenda Siloam Robotic Summit 2026 di Jakarta, Sabtu (18/7/2026).
Bukan tanpa alasan, minimnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas kesehatan dalam negeri seiring dengan terbatasnya teknologi medis yang tersedia di dalam negeri saat ini. Karenanya, dalam rangka menangkap potensi tersebut, SILO menerapkan sistem penataan jaringan rumah sakit berbasis klasterisasi (archetype) yang dilengkapi dengan teknologi medis mumpuni.
Perseroan meyakini bahwa tingkat kepercayaan pasar hanya bisa direbut kembali jika industri kesehatan dalam negeri mampu menyajikan standarisasi klinis bertaraf internasional. Salah satunya, perlu didorong oleh peningkatan unit bedah robotic.
Baca Juga
- Siloam (SILO) Siapkan Modal hingga Rp1 Triliun untuk Pengadaan Unit Bedah Robotik
- Fujifilm dan Siloam Jalin Kemitraan Strategis, Perkuat Ekosistem Kesehatan Indonesia
"Jadi, hari ini Indonesia sedang berupaya tentunya dengan dukungan dari Kementerian Kesehatan untuk bagaimana menangkap patient outcome [senilai Rp170 triliun] untuk kasus-kasus pun yang sulit. Itulah kenapa robotik menjadi penting. Jadi inilah yang sedang menjadi fokus kami," ujarnya.
Sejalan dengan hal itu, Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Yuli Farianti menjelaskan bahwa hal itu sejalan dengan komitmen pemerintah yang tengah mendorong penguatan ekosistem kesehatan nasional.
Bahkan, tambah Rianti, pemerintah telah mengeluarkan payung hukum terkait pemanfaatan teknologi robotik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan.
"Sebetulnya ini juga sudah ada di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan, yaitu penggunaan layanan menggunakan robotik. Di mana Kementerian Kesehatan sangat-sangat mendukung sekali untuk pembentukan ekosistem penggunaan robotik ini," ujar Rianti.
Pemerintah menilai adopsi bedah robotik bakal membawa efisiensi besar bagi industri kesehatan dan pasien berkat tingkat presisi yang tinggi. Selain meminimalisir luka sayatan operatif, teknologi ini diklaim mampu menekan risiko infeksi pasca-tindakan secara signifikan.
Keunggulan komparatif lain dari pembedahan berbasis robot ini terletak pada efektivitas waktu pemulihan pasien. Akselerasi kesembuhan tersebut otomatis memangkas durasi rawat inap (length of stay) pasien di ruang perawatan rumah sakit.
Ke depan, pemerintah berkomitmen menyamakan standar baku pelayanan guna menjamin keselamatan pasien di seluruh jaringan rumah sakit.
"Nanti standarnya juga akan kita samakan karena ini teknologi baru tentu saja kita masih perlu berdiskusi lebih lanjut. Sehingga nanti kedepannya Kementerian Kesehatan akan mengeluarkan standar yang isinya baik tata kelola klinis, standar kompetensi SDM-nya, dan juga standar peralatan," pungkas Yuli.
