jpnn.com, JAKARTA - Guru Besar Studi Asia dari University of Melbourne, Australia, Vedi Hadiz, menilai reformasi Indonesia masih menghadapi jalan buntu karena struktur oligarki yang tetap bertahan dan terus beradaptasi sejak tumbangnya pemerintahan Orde Baru. Pandangan tersebut disampaikannya dalam kuliah umum bertajuk "Jalan Buntu Reformasi" pada peringatan 30 tahun peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kudatuli di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Sabtu (18/7).
Dalam paparannya, Vedi menjelaskan bahwa oligarki tidak sekadar dimaknai sebagai kekuasaan segelintir orang kaya yang mempertahankan kekayaannya melalui politik. Menurutnya, oligarki merupakan hubungan kekuasaan yang bersifat struktural.
BACA JUGA: Serukan Kudatuli Jilid II, PDIP Tuduh Penegakan Hukum Era Prabowo Politis?
"Oligarki sebetulnya adalah suatu hubungan yang terstruktur, bersifat struktural, bukan individual, di mana ada aliansi atau fusi kepentingan antara birokrasi atas, politisi, dan modal besar," kata Vedi.
Vedi menjelaskan, kelompok konglomerat di Indonesia tidak dapat menjalankan kepentingannya tanpa dukungan birokrasi dan elite politik, mulai dari perizinan proyek, subsidi, hingga pemberian konsesi lahan. Karena itu, menurutnya, kebuntuan reformasi tidak dapat dibebankan hanya kepada para taipan.
BACA JUGA: PDIP Serukan Kudatuli Jilid II, Pengamat: Tidak Dukung Penegakan Hukum Prabowo
Vedi menilai akar oligarki telah terbentuk sejak era Orde Baru melalui hubungan erat antara modal, birokrasi, dan keluarga Cendana yang berpusat pada kekuasaan Presiden Soeharto. Setelah Reformasi 1998, struktur tersebut tidak hilang, melainkan bertransformasi dengan memasuki partai politik, organisasi masyarakat, hingga media massa.
"Tidak ada satu partai besar pun yang tidak dikuasai oleh oligarki, atau tidak ditandai oleh dominasi oligarki pada partai tersebut. Tidak ada satu pun," ujarnya.
BACA JUGA: Peringati Kudatuli, Bonnie Triyana Sebut Sejarah Adalah Musuh Kekuasaan Otoriter
Vedi juga menilai dua dekade pertama reformasi ditandai dengan desentralisasi kekuatan oligarki ke daerah yang memunculkan banyak elite lokal sekaligus memperluas praktik korupsi. Sementara dalam satu dekade terakhir, menurutnya, terjadi resentralisasi kekuasaan politik dan ekonomi.
Vedi turut menyinggung Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang dinilainya sebagai presiden pertama pada era reformasi yang berasal dari luar lingkaran oligarki. Namun, karena tidak memiliki basis politik maupun ekonomi yang kuat, Jokowi disebut akhirnya masuk ke dalam struktur kekuasaan tersebut.
"Kasus dia itu menunjukkan bahwa seorang yang dianggap reformer pun, karena tidak punya basis politik dan ekonomi, akan terserap juga ke dalam vortex oligarki," ujar Vedi.
Menurut dia, proses resentralisasi yang dimulai pada masa pemerintahan Jokowi berlanjut pada era Presiden Prabowo Subianto melalui berbagai kebijakan yang dinilai semakin memperkuat konsolidasi kekuasaan.
Sebelum kuliah umum berlangsung, anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan sekaligus sejarawan Bonnie Triyana menyampaikan bahwa Kudatuli menjadi titik penting yang mempercepat lahirnya Reformasi 1998 serta membuka ruang pluralisme politik di Indonesia.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang turut hadir mengaku memiliki utang politik kepada para korban Kudatuli karena peristiwa tersebut membuka jalan demokrasi yang kemudian mengantarkannya ke dunia politik.
"Kudatuli belum selesai, setidaknya dalam tiga hal. Yang pertama, keadilan belum selesai," kata Rano.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengumumkan rencana peresmian Monumen Kudatuli di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta Pusat, pada 27 Juli 2026.
"PDI Perjuangan juga akan mengadakan khususnya kegiatan pada tanggal 27 Juli 2026 nanti berupa peresmian suatu monumen Kudatuli untuk mengingatkan bahwa kekerasan atas nama negara itu tidak bisa dibiarkan dan tidak boleh terjadi lagi," ujar Hasto.
Hasto mengatakan peringatan 30 tahun Kudatuli menjadi momentum untuk merefleksikan bahaya kekuasaan yang otoriter dan anti-kritik.
"30 tahun Kudatuli menyadarkan bahwa kekuasaan yang otoriter itu ketika dibiarkan, maka yang ada adalah suatu kekacauan dan kegelapan terhadap masa depan," tuturnya. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Peringatan Kudatuli, PDIP Sebut 27 Juli 1996 Tonggak Demokrasi, Perjuangan Belum Selesai
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
