Surabaya (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Surabaya Bahtiyar Rifai mendukung kebijakan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang meminta camat, lurah, dan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memiliki saluran langsung (hotline) pengaduan masyarakat.
Bahtiyar di Surabaya, Minggu, mengatakan kebijakan tersebut dapat mempercepat pelayanan publik sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah di tingkat kelurahan, kecamatan, dan OPD.
"Ini langkah yang bagus. Pak Wali Kota Surabaya sudah memberikan contoh dengan membuat kanal aduan masyarakat. Saya kira bukan hanya lurah dan camat saja, tetapi seluruh OPD juga harus memiliki 'hotline'," katanya.
Menurut dia, keberadaan hotline akan mempermudah warga menyampaikan keluhan sekaligus mempercepat penanganan berbagai persoalan pelayanan publik.
Ia mencontohkan laporan terkait persoalan sampah dapat diteruskan oleh kelurahan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) atau instansi terkait sehingga penanganannya lebih cepat.
Bahtiyar juga mengusulkan agar 'hotline' di tingkat kelurahan, kecamatan, dan OPD terintegrasi dengan 'hotline' milik Wali Kota Surabaya sehingga kepala daerah dapat memantau kecepatan respons aparatur.
"'Hotline' ini sebaiknya terkoneksi dengan Pak Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sehingga beliau bisa mengontrol camat atau lurah mana yang cepat merespons dan mana yang belum merespons," katanya.
Menurut dia, setiap aduan masyarakat perlu segera ditindaklanjuti, baik oleh kelurahan maupun melalui koordinasi dengan OPD terkait sesuai kewenangan.
Baca juga: Kota yang mau mendengar
Baca juga: Bapanas siapkan hotline pengaduan pelanggaran harga pangan jelang HKBN
Baca juga: Polri pastikan layanan 110 dapat diakses di seluruh Indonesia
Bahtiyar di Surabaya, Minggu, mengatakan kebijakan tersebut dapat mempercepat pelayanan publik sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah di tingkat kelurahan, kecamatan, dan OPD.
"Ini langkah yang bagus. Pak Wali Kota Surabaya sudah memberikan contoh dengan membuat kanal aduan masyarakat. Saya kira bukan hanya lurah dan camat saja, tetapi seluruh OPD juga harus memiliki 'hotline'," katanya.
Menurut dia, keberadaan hotline akan mempermudah warga menyampaikan keluhan sekaligus mempercepat penanganan berbagai persoalan pelayanan publik.
Ia mencontohkan laporan terkait persoalan sampah dapat diteruskan oleh kelurahan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) atau instansi terkait sehingga penanganannya lebih cepat.
Bahtiyar juga mengusulkan agar 'hotline' di tingkat kelurahan, kecamatan, dan OPD terintegrasi dengan 'hotline' milik Wali Kota Surabaya sehingga kepala daerah dapat memantau kecepatan respons aparatur.
"'Hotline' ini sebaiknya terkoneksi dengan Pak Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sehingga beliau bisa mengontrol camat atau lurah mana yang cepat merespons dan mana yang belum merespons," katanya.
Menurut dia, setiap aduan masyarakat perlu segera ditindaklanjuti, baik oleh kelurahan maupun melalui koordinasi dengan OPD terkait sesuai kewenangan.
Baca juga: Kota yang mau mendengar
Baca juga: Bapanas siapkan hotline pengaduan pelanggaran harga pangan jelang HKBN
Baca juga: Polri pastikan layanan 110 dapat diakses di seluruh Indonesia
