Andy Burnham Perdana Menteri (PM) Inggris terpilih akan membatalkan rencana program penerapan identitas digital nasional untuk seluruh orang dewasa di Inggris, saat mulai menjabat pada, Senin (20/7/2026) besok.
Kebijakan itu menjadi salah satu langkah awal Burnham untuk mengubah prioritas pemerintahan. Kantornya menyebut, sumber daya yang sebelumnya disiapkan untuk program identitas digital akan dialihkan ke kebutuhan yang lebih mendesak, terutama membantu masyarakat menghadapi tekanan biaya hidup.
“Waktu dan sumber daya yang sebelumnya akan digunakan untuk skema identitas nasional akan dialihkan ke tempat yang paling dibutuhkan, seperti membantu biaya hidup,” kata juru bicara Burnham seperti dikutip laporan BBC, Minggu (19/7/2026).
Menurut pihak Burnham, keputusan tersebut menunjukkan perubahan arah pemerintahan, dari skema nasional yang dinilai mahal menuju kebijakan yang lebih dekat dengan kebutuhan sehari-hari warga dan penguatan ekonomi lokal.
“Perubahan prioritas sumber daya publik ini menunjukkan arah baru untuk memperbaiki kehidupan sehari-hari dan memperkuat ekonomi lokal, dibandingkan skema nasional pemerintah yang mahal,” tambahnya.
Rencana identitas digital sebelumnya diperkenalkan Sir Keir Starmer Perdana Menteri saat ini, menjelang konferensi Partai Buruh tahun lalu. Saat itu, pemerintah menilai identitas digital wajib bagi pekerja dapat membantu menekan praktik kerja ilegal oleh imigran sekaligus memodernisasi layanan negara.
Selain untuk menangani imigrasi ilegal, sistem identitas digital juga disebut dapat memudahkan warga membuktikan identitas saat mengakses layanan publik, tanpa harus mencari dokumen seperti tagihan utilitas.
Namun, program tersebut menuai penolakan. Pada Januari, setelah hampir tiga juta orang menandatangani petisi parlemen yang menolak identitas digital, pemerintah mengubah pendekatan dari wajib menjadi sukarela.
Dalam skema sukarela itu, identitas digital disebut dapat digunakan untuk berbagai layanan, mulai dari pengelolaan pengasuhan anak hingga pengisian laporan pajak melalui satu aplikasi.
Dame Karen Bradley Ketua Komite Urusan Dalam Negeri Inggris sempat menilai pemerintah benar memperkenalkan identitas digital, tetapi gagal dalam peluncurannya.
Dalam laporan komite, upaya menjelaskan program itu disebut sebagai “kegagalan besar” karena memunculkan kekhawatiran tentang campur tangan pemerintah yang terlalu jauh dalam kehidupan masyarakat.
Terkait hal ini, Juru bicara Burnham mengatakan, salah satu langkah pertama pemerintahan baru adalah mengembalikan fokus pada hal-hal yang paling dibutuhkan warga saat ini. “Itu berarti mengalihkan sumber daya yang dialokasikan untuk skema ini menuju prioritas sehari-hari masyarakat,” katanya.
Dari kubu oposisi, Julia Lopez Menteri Teknologi Bayangan dari Partai Konservatif menuding Burnham hanya mencoba tampil sebagai penyelamat setelah Partai Buruh menghabiskan jutaan poundsterling untuk proyek tersebut.
“Setelah tekanan dari Partai Konservatif, identitas wajib tampaknya sudah tidak lagi menjadi pilihan. Andy Burnham sekarang perlu menjelaskan apakah itu tidak benar, atau apakah ia hanya mengklaim kredit atas keputusan yang sebenarnya sudah diambil,” ujarnya.
Sementara itu, Lisa Smart anggota parlemen dari Partai Demokrat Liberal menyebut masyarakat akan sangat lega karena tidak lagi dipaksa menyerahkan data hanya untuk menjalani kehidupan sehari-hari.
“Kami sudah lama mengatakan bahwa jumlah uang sangat besar yang dialokasikan untuk identitas digital akan menjadi pemborosan besar uang pembayar pajak, dan ini melegakan bahwa Burnham akhirnya menyadari itu,” kata Smart.
Adapun pembatalan program identitas digital ini menjadi bagian dari perubahan prioritas pemerintahan Burnham, yang juga menyiapkan arah kebijakan baru di sektor energi dan ekonomi.
Meski begitu, Burnham tetap mendapat kritik dari Kemi Badenoch Pemimpin Partai Konservatif. Ia menyebut rencana pemerintahan Burnham masih terlalu mengawang dan menilai Inggris membutuhkan pemimpin yang siap mengambil keputusan sulit. (bil/ham)
