Palembang: Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, Sumatra Selatan, menyiapkan regulasi terkait penolakan terhadap praktik Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Regulasi tersebut disiapkan sebagai langkah preventif dalam menyikapi persoalan tersebut.
"Kita mengetahui bahwa sudah ada Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 yang mengatur mengenai kebijakan umum pertahanan negara, termasuk menghadapi berbagai ancaman nonmiliter. Hal ini menjadi salah satu dasar bagi kami untuk mengambil langkah-langkah antisipatif di daerah," ujar Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, dilansir dari Antara, Minggu, 19 Juli 2026.
Selain menyiapkan regulasi, Pemkot Palembang juga akan memperkuat edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan ustaz, ustazah, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, serta tokoh masyarakat.
Baca Juga :
ASN Jabar Terindikasi Kelompok LGBT Terancam DipecatPemkot Palembang dalam waktu dekat akan menerbitkan surat edaran sebagai langkah awal pencegahan. Surat tersebut bertujuan mengantisipasi perilaku yang dinilai bertentangan dengan norma dan ketentuan yang berlaku di Kota Palembang.
"Surat edaran tersebut akan segera kami keluarkan sebagai bentuk langkah awal dalam upaya pencegahan praktik LGBT di Kota Palembang," tambahnya.
Ilustrasi penyuka sesama jenis. Foto: Pexels
Penyusunan regulasi tersebut dilakukan secara komprehensif dengan mengkaji berbagai kebijakan serupa di daerah lain. Kajian dan analisis mendalam dilakukan sebagai dasar penyusunan aturan tersebut.
Menurutnya, pemerintah juga akan melibatkan berbagai elemen masyarakat, terutama unsur keagamaan, dalam penyusunan regulasi. Tujuannya agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Kami akan mengajak seluruh elemen keagamaan di Kota Palembang untuk bersama-sama membahas regulasi ini, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak positif bagi Kota Palembang yang kita cintai," ujarnya.
