Jayapura: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua bersama UNICEF meluncurkan Dashboard Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini guna mengoptimalisasi tata kelola program berbasis data.
Sistem pemantauan yang didukung oleh China International Development Cooperation Agency (CIDCA) ini dirancang agar layanan gizi bagi anak-anak Papua lebih transparan, akurat, dan tepat sasaran.
“Dashboard ini mengelola seluruh data yang berkaitan dengan Program MBG, mulai dari rantai pasok bahan makanan hingga penerima manfaat. Harapannya, setiap keputusan yang diambil pemerintah benar-benar berbasis data, akurat, tepat sasaran, dan dapat ditindaklanjuti dengan cepat apabila ditemukan permasalahan di lapangan,” ujar Kepala Kantor Perwakilan UNICEF Papua, Aminuddin Muhammad Ramdan, dikutip melalui keterangan tertulis, Minggu, 19 Juli 2026.
Baca Juga :
BGN Pastikan Penghentian SPPG Hanya SementaraKomitmen senada ditegaskan Pemprov Papua. Melalui Asisten I Setda Provinsi Papua Yohanis Walilo yang membacakan sambutan Gubernur Papua, kehadiran dashboard ini dinilai sebagai bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan yang modern, adaptif, dan berbasis digital.
Program MBG diproyeksikan sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas SDM Papua. “Data yang tersaji harus menjadi dasar pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan terukur,” kata Yohanis.
Sistem terintegrasi ini juga mempermudah pengawasan langsung di lapangan. Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Jayapura Djimmy Yomaiwi Douw menilai platform digital ini akan mempercepat mitigasi kendala operasional, khususnya pada pos-pos penyedia makanan di setiap wilayah.
Makan Bergizi Gratis (MBG). Foto: Dok. Antara.
“Melalui dashboard ini kita bisa mengetahui aktivitas setiap dapur, mulai dari proses penyediaan makanan hingga distribusinya ke sekolah. Jika terjadi kendala di lapangan, informasi dapat segera diketahui sehingga penanganannya lebih cepat,” tutur Djimmy.
Djimmy menambahkan, keterbukaan akses informasi ini sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat, terutama para orang tua murid, untuk ikut memantau jalannya program secara real-time. Hal ini diharapkan mampu mendongkrak aspek akuntabilitas publik selama program MBG bergulir di tanah Papua.
