Jakarta: Budaya kritik yang sehat dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi dinilai penting pada era derasnya arus informasi di media sosial. Pengamat politik Ayip Tayana mengatakan kebebasan berpendapat merupakan bagian penting dari demokrasi, namun penyampaian tetap didasarkan argumentasi dan etika publik.
"Janganlah sampai hal-hal seperti itu malah berlarut-larut. Karena demokrasi ini kan membutuhkan kebebasan berbicara, tapi juga butuh kedewasaan dan tanggung jawab," kata Ayip dalam keterangan pers dikutip, Minggu, 19 Juli 2026.
Baca Juga :
Prabowo Ajak Elemen Bangsa Bersatu dan Dewasa Menyikapi Perbedaan"Di sana tidak ada argumentasinya, tidak ada tanggung jawabnya, yang digunakan hanyalah untuk menyulut emosi, menyulut kemarahan, dan tujuan hanya untuk itu. Hanya mau orang lain itu marah dengan pernyataan-pernyataannya," jelasnya.
Terkait dinamika politik, Ayip menilai perdebatan di media sosial tidak selalu mencerminkan keseluruhan pandangan publik. Ia mengingatkan bahwa legitimasi pemerintahan juga ditentukan melalui proses konstitusional dan pemilu.
Ilustrasi. Foto: Dok. Media Indonesia.
"Secara elektoral dan konstitusional, Pak Prabowo menang 58 persen dengan sekali putaran melawan 2 orang kandindat yang mestinya bisa 2 putaran. Itu legitimasinya kuat sekali," ungkapnya.
Ayip juga menyinggung sejumlah hasil survei yang menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah masih berada pada level mayoritas.
"Artinya, berbagai hasil survey ini dapat dijadikan indikator bahwa dukungan dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo ini masih berada di tingkat mayoritas," ungkapnya.
Ayip berharap ruang demokrasi di Indonesia dapat terus dijaga melalui kritik yang berbasis data, argumentasi, dan kepedulian terhadap perbaikan kebijakan publik, sehingga perbedaan pendapat tidak berkembang menjadi serangan personal yang memecah belah.
