Pantau - Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menegaskan pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) harus berjalan seiring dengan penyelesaian berbagai persoalan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar perbaikan tidak berhenti pada evaluasi internal semata.
Irma Minta Evaluasi Tata Kelola Dilakukan MenyeluruhPernyataan tersebut disampaikan Irma Suryani Chaniago dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI bersama BGN di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026).
Ia mengatakan jajaran baru BGN menghadapi tantangan besar untuk membenahi berbagai persoalan yang ditinggalkan kepemimpinan sebelumnya sehingga evaluasi harus mencakup seluruh aspek tata kelola organisasi.
Irma mengungkapkan, "Evaluasi tata kelola seharusnya dilakukan dari sisi fiskal, kemudian administrasi dan SDM. Itu harus dilakukan secara paralel."
Menurutnya, pembenahan tata kelola harus diiringi langkah nyata dalam menyelesaikan persoalan di lapangan, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan Program MBG dan kepastian bagi para mitra pelaksana.
Soroti Pengawasan SPPG dan Penyelesaian Persoalan MitraIrma juga menyoroti perlunya keseimbangan antara perluasan kerja sama BGN dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan penguatan pengawasan terhadap operasionalnya.
Ia menegaskan peningkatan jumlah kerja sama harus dibarengi dengan pengawasan yang memadai agar kualitas layanan tetap terjaga.
Ia mengatakan, "Laju peningkatan kerja sama BGN dan SPPG tidak berbanding lurus dengan kontrol terhadap kelayakan SPPG sehingga banyak terjadi keracunan."
Irma berharap evaluasi tata kelola yang dilakukan BGN memiliki arah yang jelas terhadap rencana kerja ke depan sehingga berbagai persoalan yang dikeluhkan para mitra pelaksana dapat segera diselesaikan.
Ia mengungkapkan, "Perbaiki tata kelolanya mulai dari SDM, anggarannya, kemudian tata kelolanya. Tapi harus berbanding lurus dengan bagaimana menyelesaikan persoalan hari ini yang ada."
