JAKARTA, DISWAY.ID-- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengakui masih terdapat beberapa pemerintah daerah yang belum menerapkan kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) gratis untuk mendukung program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
“Oh iya, ada beberapa daerah yang belum menerapkan PBG gratis,” kata Tito di Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat, Senin (20/7/2026).
Tito menyatakan Kementerian Dalam Negeri telah mengingatkan pemerintah daerah melalui zoom meeting dan surat edaran agar segera melaksanakan kebijakan tersebut.
BACA JUGA:Sumardji Bocorkan Target Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Wajib Juara!
“Saya sudah melakukan zoom meeting dan surat edaran. Untuk daerah-daerah tertentu yang belum itu, agar mereka menerapkan PBG-nya,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Tito Karnavian dan Kepala BPKP M. Yusuf Ateh menggelar pertemuan dengan asosiasi pengembang perumahan di Kantor BPKP, Selasa (14/7/2026).
Pertemuan membahas implementasi Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri tentang percepatan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah yang ditandatangani 19 Juni 2026. SKB ini mengatur pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Ketua Umum APERSI Dedi Indra Setiawan melaporkan sekitar 11 persen pemerintah kabupaten/kota belum sepenuhnya melaksanakan ketentuan SKB. Beberapa daerah menggratiskan PBG namun masih memungut retribusi lain, sementara di Kabupaten Karawang dan Bogor masih ada pungutan BPHTB dan persyaratan domisili KTP.
BACA JUGA:Segera Diresmikan, LRT Velodrome–Manggarai Perkuat Konektivitas Transportasi Jakarta
Menteri PKP Maruarar Sirait meminta pengembang membantu memantau implementasi di daerah dan segera melaporkan jika ada daerah yang belum melaksanakan kebijakan.
“Kebijakan ini dibuat untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah. Kalau masih ada daerah yang belum melaksanakan, mohon segera diinformasikan agar bisa kita tindak lanjuti bersama,” ujarnya.
Pemerintah menekankan tantangan saat ini bukan lagi sosialisasi, melainkan memastikan konsistensi pelaksanaan di seluruh daerah.
