jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mempertanyakan kebijakan yang memberikan kewenangan kepada perguruan tinggi untuk mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Hasto, perguruan tinggi seharusnya tetap berfokus pada fungsi utamanya sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, bukan menjalankan program pemerintah.
BACA JUGA: Satgas MBG Sidak Dapur Karangsono Jember, Temukan Indikasi Pelanggaran Prosedur
"Fungsi kampus adalah penguasaan ilmu pengetahuan, melakukan riset, dan mengembangkan teknologi terapan. Itu yang harus menjadi fokus perguruan tinggi," kata Hasto seusai menghadiri ujian disertasi terbuka Pangi Syarwi Chaniago di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Senin (20/7).
Dia juga mengingatkan agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis tidak dipandang sebagai sebuah proyek, melainkan sebagai program pelayanan publik yang melibatkan partisipasi masyarakat.
BACA JUGA: Desak Perbaikan Tata Kelola, Mitra Dapur MBG Bagikan Sayuran Gratis di Depan Grahadi
Selain itu, Hasto menegaskan PDIP sejak awal telah melarang seluruh kader dan anggotanya terlibat dalam pelaksanaan Program MBG.
Menurut dia, larangan tersebut diberlakukan karena MBG merupakan program negara yang harus dijalankan untuk kepentingan masyarakat, bukan menjadi ruang kepentingan politik maupun komersialisasi.
BACA JUGA: Polres Pamekasan Periksa Tiga Orang dalam Kasus Dugaan Suap Program MBG
"Ini program negara, bukan program partai. Kami juga melarang kader melakukan komersialisasi program yang ditujukan untuk rakyat," ujarnya.
Hasto mengungkapkan DPP PDIP telah meminta klarifikasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) setelah muncul informasi mengenai dugaan keterlibatan kader partainya dalam pelaksanaan MBG.
"Kami sudah melarang anggota dan kader PDI Perjuangan terlibat dalam program tersebut karena muncul pertanyaan mengenai sikap partai, kami berkirim surat kepada BGN dan sampai sekarang belum menerima jawaban. Kalau belum ada jawaban, kami akan mengirim surat kembali," katanya.
Hasto menjelaskan kritik PDIP terhadap Program MBG bukan ditujukan pada tujuan program, melainkan pada metode pelaksanaannya yang dinilai masih bersifat sentralistis atau top down.
Menurut dia, pelaksanaan program akan lebih efektif jika melibatkan partisipasi masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil seperti warung di sekitar sekolah.
"Kami mengkritik sejak awal dari sisi pelaksanaannya yang top down, dari sisi metodologi dan pendekatannya. Program makan bergizi untuk rakyat memang menjadi bagian dari platform PDI Perjuangan, tetapi pelaksanaannya harus melibatkan masyarakat," tuturnya.
Dia mencontohkan sejumlah program penanganan gizi dan stunting di Banyuwangi maupun Surabaya saat dipimpin kepala daerah dari PDIP yang, menurutnya, mengedepankan gotong royong antara pemerintah dan masyarakat.
Saat ditanya mengenai dugaan keterlibatan kader PDIP dalam Program MBG, Hasto mengaku partainya telah menerima laporan dan langsung melakukan proses klarifikasi.
"Begitu ada laporan, kami langsung undang untuk klarifikasi. Sanksinya tentu disesuaikan dengan jenis pelanggarannya," ucap Hasto. (mcr12/jpnn)
Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra
