Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menilai peningkatan penyaluran kredit kepada pelaku UMKM tidak bisa dilakukan secara agresif tanpa diimbangi dengan perluasan akses pasar. Menurutnya, kebijakan yang hanya mendorong pembiayaan berpotensi meningkatkan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL).
Pernyataan itu disampaikan Maman saat merespons data pertumbuhan kredit UMKM yang masih rendah usai menghadiri taklimat Presiden Prabowo Subianto kepada Kabinet Merah Putih dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Menurut data Bank Indonesia, kredit UMKM hingga Mei 2026 tumbuh 0,6% secara tahunan (year on year/yoy), naik dari pertumbuhan April sebesar 0,2% (yoy). Sementara itu, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan kredit UMKM pada Maret 2026 mencapai Rp1.498,64 triliun atau hanya tumbuh 0,12% (yoy), setelah sempat terkontraksi 0,56% pada Februari.
Menanggapi kondisi tersebut, Maman mengatakan secara nominal penyaluran kredit kepada sektor UMKM terus meningkat.
"Kalau pertumbuhan kredit terhadap UMKM setiap tahun naik. Sebagai contoh tahun ini kurang lebih angkanya di sekitar Rp1.670 triliun, hampir mendekati Rp1.700 triliun. Satu itu. Yang kedua kalau dikomparasi dengan tahun kemarin cukup signifikan," ujarnya.
Maman menegaskan pemerintah tidak bisa hanya mendorong peningkatan volume kredit UMKM tanpa memastikan pelaku usaha memiliki akses pasar. Menurutnya, penyaluran kredit harus diimbangi dengan peningkatan permintaan agar tidak berisiko memicu kredit bermasalah.
Baca Juga
- Bunga Kredit UMKM Turun Jadi 8%, Akademisi UI: Dorong Ultra Mikro Naik Kelas
- Mengungkap Batu Sandungan di Balik Perlambatan Pertumbuhan Kredit UMKM
- Titah Prabowo ke Himbara: Minta Bunga Kredit UMKM Lebih Rendah dari Korporasi
"Sebagai contoh, pada saat kita berikan UMKM itu pertumbuhan kredit, kita kasih pinjaman terus kita bantu dia pelatihan untuk bisa naikin produksi barang, mereka bisa produksi barang, tapi barangnya enggak bisa dijual ke pasar, itu pun dampaknya kredit macet," ujarnya.
Karena itu, Kementerian UMKM bersama Kementerian Keuangan, OJK, dan kementerian terkait lainnya tengah menyusun langkah yang lebih komprehensif agar pertumbuhan pembiayaan berjalan beriringan dengan penguatan pasar.
"Jadi enggak bisa juga serta-merta pertumbuhan kredit UMKM digenjot naik, tapi kalau pasarnya juga tidak kita sterilisasi, dampaknya juga bisa berdampak kepada kredit macet. Kalau kredit macet NPL jadi tinggi. Kalau NPL tinggi, dampaknya ke problem sosial. Makanya keseimbangannya juga harus dijaga, kurang lebih begitu," katanya.
Maman menyebut rencana penyaluran dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) kepada bank-bank Himbara merupakan kewenangan Kementerian Keuangan. Namun, jika terealisasi, kebijakan tersebut dinilai dapat memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.
"Kalau dari sisi kebijakan itu tentunya itu di Menteri Keuangan ya. Saya pikir saya tidak, tidak, tidak mau mengomentari dari sisi itu. Tapi kalau memang itu didorong ke bank-bank Himbara, kita ya tentunya dari sisi sektor UMKM akan memiliki terkena dampak juga untuk bisa mendapatkan kucuran alokasi-alokasi kreditnya. Jadi dari sisi kita prinsipnya merespons itu secara positif dari sisi UMKM," tandas Maman.
