Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan anggaran pemerintah dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus mewujudkan swasembada pangan secara berkelanjutan melalui berbagai program strategis.
"Yang paling penting, anggaran yang dikelola benar-benar memberikan manfaat bagi petani, meningkatkan produksi pangan, memperkuat ketahanan pangan, dan mendukung tercapainya swasembada pangan," kata Wamentan dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.
Dia menekankan hal itu dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI yang membahas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025 serta Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2027.
Dia menyebutkan berdasarkan laporan keuangan tahun 2025, realisasi pendapatan Kementerian Pertanian mencapai Rp501 miliar, meningkat 43,79 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Baca juga: Wamentan: B50 percepat swasembada energi RI sesuai visi Presiden
Sementara realisasi belanja mencapai Rp25,09 triliun, yang digunakan untuk mempercepat berbagai program strategis pembangunan pertanian.
Peningkatan pendapatan terutama berasal dari meningkatnya penjualan vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta penerimaan kembali belanja tahun anggaran sebelumnya.
Selain itu, posisi keuangan Kementerian Pertanian juga semakin kuat. Hingga 31 Desember 2025, total aset tercatat sebesar Rp86,16 triliun, dengan nilai ekuitas mencapai Rp83,39 triliun, meningkat 5,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Wamentan menegaskan, keberhasilan tersebut menunjukkan komitmen Kementerian Pertanian dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada hasil.
“Keberhasilan meraih kembali opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) juga menjadi indikator meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan kementerian setelah sebelumnya kembali memperoleh opini WTP pada tahun 2025” ucap Wamentan.
Dia mengatakan, keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Kementerian Pertanian dalam memastikan setiap anggaran negara digunakan secara tepat sasaran untuk memperkuat sektor pertanian nasional.
"Predikat WTP bukan sekadar capaian administrasi, tetapi bukti tata kelola keuangan Kementerian Pertanian semakin baik," katanya pula.
Baca juga: Wamentan pastikan tindak tegas pelaku rugikan peternak ayam dan telur
Keberhasilan Kementerian Pertanian mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 menjadi bukti semakin kuatnya tata kelola keuangan, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan anggaran negara.
Capaian tersebut mencerminkan komitmen Kementerian Pertanian mengoptimalkan penggunaan anggaran secara transparan dan akuntabel guna mendukung program pembangunan pertanian serta mempercepat terwujudnya swasembada pangan.
Anggota Komisi IV DPR RI Ketut Suhendra, mengapresiasi konsistensi Kementerian Pertanian dalam mempertahankan opini WTP.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Kementan dalam memperkuat sistem pengelolaan keuangan dan pengawasan internal sehingga mampu menjaga kualitas tata kelola pemerintahan.
Senada, Anggota Komisi IV DPR RI Muhammad Habibur Rochman menilai keberhasilan Kementan tidak hanya tercermin dari raihan opini WTP, tetapi juga dari meningkatnya kinerja penerimaan negara.
"Pendapatan Kementerian Pertanian meningkat sebesar 43,79 persen atau senilai Rp501 miliar. Ini merupakan capaian yang patut diapresiasi, terlebih Kementan kembali memperoleh predikat WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025," ujarnya.
Baca juga: Wamentan: Pembangunan irigasi dipercepat guna dongkrak produksi pangan
Baca juga: Wamentan: Indonesia komitmen keluar dari ketergantungan impor pangan
"Yang paling penting, anggaran yang dikelola benar-benar memberikan manfaat bagi petani, meningkatkan produksi pangan, memperkuat ketahanan pangan, dan mendukung tercapainya swasembada pangan," kata Wamentan dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.
Dia menekankan hal itu dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI yang membahas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025 serta Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2027.
Dia menyebutkan berdasarkan laporan keuangan tahun 2025, realisasi pendapatan Kementerian Pertanian mencapai Rp501 miliar, meningkat 43,79 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Baca juga: Wamentan: B50 percepat swasembada energi RI sesuai visi Presiden
Sementara realisasi belanja mencapai Rp25,09 triliun, yang digunakan untuk mempercepat berbagai program strategis pembangunan pertanian.
Peningkatan pendapatan terutama berasal dari meningkatnya penjualan vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta penerimaan kembali belanja tahun anggaran sebelumnya.
Selain itu, posisi keuangan Kementerian Pertanian juga semakin kuat. Hingga 31 Desember 2025, total aset tercatat sebesar Rp86,16 triliun, dengan nilai ekuitas mencapai Rp83,39 triliun, meningkat 5,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Wamentan menegaskan, keberhasilan tersebut menunjukkan komitmen Kementerian Pertanian dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada hasil.
“Keberhasilan meraih kembali opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) juga menjadi indikator meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan kementerian setelah sebelumnya kembali memperoleh opini WTP pada tahun 2025” ucap Wamentan.
Dia mengatakan, keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Kementerian Pertanian dalam memastikan setiap anggaran negara digunakan secara tepat sasaran untuk memperkuat sektor pertanian nasional.
"Predikat WTP bukan sekadar capaian administrasi, tetapi bukti tata kelola keuangan Kementerian Pertanian semakin baik," katanya pula.
Baca juga: Wamentan pastikan tindak tegas pelaku rugikan peternak ayam dan telur
Keberhasilan Kementerian Pertanian mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 menjadi bukti semakin kuatnya tata kelola keuangan, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan anggaran negara.
Capaian tersebut mencerminkan komitmen Kementerian Pertanian mengoptimalkan penggunaan anggaran secara transparan dan akuntabel guna mendukung program pembangunan pertanian serta mempercepat terwujudnya swasembada pangan.
Anggota Komisi IV DPR RI Ketut Suhendra, mengapresiasi konsistensi Kementerian Pertanian dalam mempertahankan opini WTP.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Kementan dalam memperkuat sistem pengelolaan keuangan dan pengawasan internal sehingga mampu menjaga kualitas tata kelola pemerintahan.
Senada, Anggota Komisi IV DPR RI Muhammad Habibur Rochman menilai keberhasilan Kementan tidak hanya tercermin dari raihan opini WTP, tetapi juga dari meningkatnya kinerja penerimaan negara.
"Pendapatan Kementerian Pertanian meningkat sebesar 43,79 persen atau senilai Rp501 miliar. Ini merupakan capaian yang patut diapresiasi, terlebih Kementan kembali memperoleh predikat WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025," ujarnya.
Baca juga: Wamentan: Pembangunan irigasi dipercepat guna dongkrak produksi pangan
Baca juga: Wamentan: Indonesia komitmen keluar dari ketergantungan impor pangan
