JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggelar 17 operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang Januari hingga Juli 2026 setelah menangkap Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini pada Senin (20/7/2026).
Dari seluruh operasi tersebut, kepala daerah masih menjadi kelompok yang paling banyak terjerat.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan operasi tangkap tangan terhadap Lalu Ahmad Zaini. Namun, KPK belum mengungkap perkara yang menjerat Bupati Lombok Barat tersebut.
"Benar," kata Fitroh, dikutip dari Antara.
Sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut.
Tren OTT KPK hingga Juli 2026- Total OTT: 17 kasus
- OTT terbaru: Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini
- Kepala daerah masih menjadi kelompok yang paling banyak terjerat
Sektor lain yang turut tersentuh: perpajakan, bea cukai, peradilan, audit keuangan negara, dan kementerian
Sepanjang 2026, mayoritas OTT KPK menjerat kepala daerah. Dugaan tindak pidana yang ditangani meliputi suap proyek, gratifikasi, pemerasan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD), jual beli jabatan, hingga dugaan suap di sektor perpajakan, kepabeanan, peradilan, dan audit keuangan negara.
Berikut daftar OTT KPK sepanjang Januari hingga Juli 2026 yang dirangkum KompasTV.
Baca Juga: [FULL] KPK Beber Kronologi OTT Bupati Sukoharjo Etik, Uang Asing-Emas Senilai Rp21,2 Miliar Disita
KPK memulai OTT pertama pada 2026 dengan menangkap delapan orang terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara. Dalam pengembangannya, lima orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi.
Perkara ini berkaitan dengan dugaan skenario "all in" senilai Rp23 miliar untuk menekan temuan kurang bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) PT Wanatiara Persada dari sekitar Rp75 miliar menjadi Rp15,7 miliar. KPK menduga perbuatan tersebut menyebabkan kerugian negara sekitar Rp59,3 miliar.
19 Januari - Wali Kota Madiun Maidi (dugaan fee proyek dan CSR)OTT kedua menjerat Wali Kota Madiun Maidi terkait dugaan penerimaan imbalan proyek dan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Perkara ini kemudian berkembang menjadi dua klaster, yakni dugaan pemerasan terkait imbalan proyek dan CSR serta dugaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
19 Januari - Bupati Pati Sudewo (suap pengisian jabatan perangkat desa)Pada hari yang sama, KPK juga menangkap Bupati Pati Sudewo. Kasus ini bermula dari pengisian 601 jabatan perangkat desa yang kosong.
Dalam proses penyidikan, Sudewo diduga menerima sekitar Rp2,4 miliar dari pengisian jabatan tersebut sepanjang 2025-2026.
4 Februari - Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono (dugaan suap restitusi pajak)KPK menangkap Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono dalam perkara dugaan suap restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sektor perkebunan kelapa sawit.
Dugaan suap dilakukan melalui pemberian "uang apresiasi" setelah nilai restitusi dikoreksi dari Rp49,47 miliar menjadi Rp48,3 miliar.
Baca Juga: Saut Situmorang Pertanyakan KPK Tak Ambil Alih Kasus Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat RizalPenulis : Danang Suryo Editor : Gading-Persada
Sumber : Kompas TV
- OTT KPK 2026
- KPK
- operasi tangkap tangan
- kepala daerah
- korupsi
- bupati
