Teheran (ANTARA) - Iran telah menerima usulan dari para mediator, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Esmaeil Baghaei di tengah berlanjutnya serangan balasan antara Iran dan Amerika Serikat.
Pernyataan itu disampaikan Baghaei dalam konferensi pers mingguan di Teheran, Senin, tanpa memberikan rincian lebih lanjut ketika ditanya apakah dia dapat mengonfirmasi laporan tentang usulan baru dari Qatar untuk menghidupkan kembali negosiasi AS-Iran dan gencatan senjata selama sepuluh hari.
Baghaei menekankan aparat diplomatik Iran tetap aktif di samping respons militernya terhadap serangan AS, seraya mengutuk serangan AS baru-baru ini terhadap infrastruktur sipil, termasuk jembatan dan pusat medis, sebagai pelanggaran terhadap "hak-hak masyarakat atas kehidupan, keamanan, dan martabat manusia."
Menyinggung soal nota kesepahaman (MoU) perdamaian yang ditandatangani dengan Washington pada 18 Juni lalu, dia mengatakan "teks perjanjian tersebut sudah sangat jelas," dan Washington tidak memiliki alasan untuk melanggar komitmennya dalam kesepakatan tersebut.
Dia mengatakan Teheran berpegang pada prinsip "komitmen dibalas dengan komitmen" hingga Washington berulang kali melanggar komitmennya sendiri, yang kemudian mendorong Teheran untuk menghentikan pelaksanaan kewajibannya sendiri.
Terkait Selat Hormuz, jubir Kemenlu itu menegaskan tekad Iran untuk menjalankan kedaulatannya atas jalur air tersebut, dan mencegah segala bentuk "penyalahgunaan" yang merugikan kepentingan negaranya.
Dalam sepekan terakhir, Washington telah melancarkan sejumlah gelombang serangan terhadap provinsi-provinsi di Iran selatan, dengan alasan bahwa serangan tersebut bertujuan untuk "melemahkan kemampuan Iran untuk mengancam pelayaran komersial."
Iran kemudian merespons serangan tersebut dengan gelombang serangan rudal dan drone yang menargetkan sejumlah pangkalan dan fasilitas militer AS di Kuwait, Bahrain, dan Yordania.
Pernyataan itu disampaikan Baghaei dalam konferensi pers mingguan di Teheran, Senin, tanpa memberikan rincian lebih lanjut ketika ditanya apakah dia dapat mengonfirmasi laporan tentang usulan baru dari Qatar untuk menghidupkan kembali negosiasi AS-Iran dan gencatan senjata selama sepuluh hari.
Baghaei menekankan aparat diplomatik Iran tetap aktif di samping respons militernya terhadap serangan AS, seraya mengutuk serangan AS baru-baru ini terhadap infrastruktur sipil, termasuk jembatan dan pusat medis, sebagai pelanggaran terhadap "hak-hak masyarakat atas kehidupan, keamanan, dan martabat manusia."
Menyinggung soal nota kesepahaman (MoU) perdamaian yang ditandatangani dengan Washington pada 18 Juni lalu, dia mengatakan "teks perjanjian tersebut sudah sangat jelas," dan Washington tidak memiliki alasan untuk melanggar komitmennya dalam kesepakatan tersebut.
Dia mengatakan Teheran berpegang pada prinsip "komitmen dibalas dengan komitmen" hingga Washington berulang kali melanggar komitmennya sendiri, yang kemudian mendorong Teheran untuk menghentikan pelaksanaan kewajibannya sendiri.
Terkait Selat Hormuz, jubir Kemenlu itu menegaskan tekad Iran untuk menjalankan kedaulatannya atas jalur air tersebut, dan mencegah segala bentuk "penyalahgunaan" yang merugikan kepentingan negaranya.
Dalam sepekan terakhir, Washington telah melancarkan sejumlah gelombang serangan terhadap provinsi-provinsi di Iran selatan, dengan alasan bahwa serangan tersebut bertujuan untuk "melemahkan kemampuan Iran untuk mengancam pelayaran komersial."
Iran kemudian merespons serangan tersebut dengan gelombang serangan rudal dan drone yang menargetkan sejumlah pangkalan dan fasilitas militer AS di Kuwait, Bahrain, dan Yordania.
