REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto meminta capaian pemerintahan di bidang ekonomi dan pembangunan disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas menjelang dua tahun masa pemerintahannya pada Oktober 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan arahan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (13/7/2026).
"Tadi Presiden menyampaikan hasil yang dicapai oleh pemerintah Presiden Pak Prabowo yang hampir dua tahun di bulan Oktober nanti. Namun ada capaian-capaian yang perlu disampaikan ke masyarakat," kata Airlangga.
Baca Juga
Gaji Disetujui Naik Jadi Rp4,9 M, Zohran Mamdani Malah Tolak: Warga Tak Keluhkan Gaji Saya
Capai 95 Persen, Kemnaker Telah Salurkan Salurkan Rp 9,63 Triliun BSU
Zohran Mamdani Diserang Soal Kelas Pekerja, Benarkah Definisi Kelas Pekerjanya Keliru?
Menurut Airlangga, pemerintah mencatat pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) pada kuartal I 2026 sebesar 5,61 persen. Berdasarkan laporan sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pertumbuhan ekonomi diproyeksikan tetap berada di kisaran tersebut, sementara inflasi diperkirakan terjaga pada target 2,5 persen plus minus 1 persen.
Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah telah menyalurkan berbagai stimulus ekonomi, antara lain diskon transportasi, bantuan pangan, tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri, bantuan hari raya bagi pengemudi ojek daring, insentif perpajakan, pembebasan bea masuk impor LPG, serta dukungan bagi program magang dan vokasi.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
"Total anggaran stimulus di kuartal pertama sebesar Rp 70 triliun dan di kuartal kedua sebesar Rp 26,34 triliun," ujarnya.
Di bidang investasi, realisasi investasi pada triwulan II 2026 mencapai Rp 511,8 triliun atau sekitar 25 persen dari target tahunan Rp 2.000 triliun. Secara kumulatif, realisasi investasi sepanjang semester I telah mencapai Rp 1.001 triliun atau sekitar 49 persen dari target.
Airlangga menjelaskan kontribusi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) relatif berimbang, masing-masing sebesar Rp 257,7 triliun dan Rp 254,1 triliun.
Pada sektor energi, pemerintah telah menjalankan program biodiesel B50 sebagai bagian dari upaya memperkuat swasembada energi dan mendorong transisi energi nasional. Sementara rasio elektrifikasi nasional pada kuartal I 2026 telah mencapai sekitar 99 persen.
Pemerintah juga terus mengoptimalkan penerimaan negara melalui kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) serta penguatan tata kelola sumber daya alam melalui Danantara Sumber Daya Indonesia. Menurut Airlangga, kebijakan tersebut mendapat apresiasi dari lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's (S&P) karena dinilai meningkatkan transparansi dan mencegah praktik transfer pricing maupun under invoicing.
