Pembangunan konstruksi fisik Jalan Tol Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi atau Prosiwangi di Jawa Timur untuk ruas Gending di Probolinggo-Besuki di Situbondo, sepanjang 49,68 kilometer, telah selesai. Operasionalisasi di ruas itu pun tinggal menunggu waktu.
Setelah pembangunan fisik selesai, kini pengelola jalan tol menunggu tahap akhir uji laik fungsi dan operasi (LFO) pada ruas Paiton-Besuki sepanjang 25,6 kilometer (km). Sedangkan untuk Seksi 1 Gending–Kraksaan sepanjang 12,88 km dan Seksi 2 Kraksaan-Paiton 11,20 km telah memiliki sertifikat LFO.
Pengguna jalan pun berharap ruas ini bisa segera bisa difungsikan. Ruas Gending-Besuki pernah dibuka secara terbatas dan fungsional pada masa Lebaran 1447 H Maret lalu. Meski waktu operasional masih terbatas, ruas ini telah banyak membantu mobilitas masyarakat yang melintas di kawasan timur Pulau Jawa.
”Keberadaan tol ditunggu warga Banyuwangi untuk mengurangi kepadatan kendaraan, terutama dari arah Situbondo yang melalui jalur pantai utara,” ujar M Handoyo (37), warga Banyuwangi, Jawa Timur (Jatim), Senin (20/7/2026).
Menurut Handoyo, pada waktu-waktu tertentu, khususnya akhir pekan, kendaraan yang melintasi jalur pantura Probolinggo-Banyuwangi acapkali meningkat. Termasuk pada momentum tertentu, seperti libur panjang hari raya dan akhir tahun, kemacetan tak terelakkan. Akibatnya, keberadaan jalur lain diperlukan.
Hal senada disampaikan Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi). Dihubungi secara terpisah, Ketua Sarbumusi Irham Ali Saifuddin menyambut baik penyelesaian Jalan Tol Prosiwangi. ”Keberadaan jalan tol ini akan memangkas waktu tempuh secara signifikan, mempermudah akses logistik dari Jawa ke Bali atau sebaliknya,” ujarnya.
Tak hanya memangkas waktu dan mempermudah akses, Irham mengatakan keberadaan ruas jalan tol itu juga akan mengurangi tingkat kelelahan dan stres yang dialami sopir truk saat melintas di jalur arteri atau pantura di kawasan itu yang biasanya padat dan berkelok.
Meski demikian, lanjut Irham, pihaknya memiliki beberapa catatan sekaligus harapan agar ruas tol baru itu benar-benar membawa manfaat bagi buruh sopir, bukan sekadar bagi pengusaha logistik.
Pertama, soal tarif yang rasional, jangan terlalu mahal untuk kendaraan golongan berat (truk). Jika tarif tidak terjangkau, ujung-ujungnya perusahaan akan membebani pengemudi sehingga sopir akan kembali memilih jalur arteri untuk menekan biaya operasional.
Kedua, fasilitas rest area yang ramah truk dan dari keamanan terjamin. ”Kami berharap pemerintah dan pengelola tol menyediakan rest area dengan kantong parkir yang luas khusus kendaraan berat. Selain itu, fasilitas dasar, seperti tempat mandi, mushala, dan tempat makan harus ramah di kantong sopir, bukan sekelas harga mal,” ucapnya.
Di luar tol, Sarbumusi memberikan masukan terkait perbaikan tata kelola pelabuhan. Irham menilai pintu tol yang kian mendekati pelabuhan ibarat pisau bermata dua. Jalan tol akan membuat kendaraan tiba di Ketapang, Banyuwangi, jauh lebih cepat ketimbang sebelumnya. Artinya, jika tidak diantisipasi, titik kemacetan hanya akan berpindah dari jalan raya ke kawasan pelabuhan.
Agar antrean panjang kendaraan tidak terulang, pemerintah serta Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) wajib menyiapkan sejumlah fasilitas, seperti buffer zone (kantong parkir). Harus disiapkan area buffer zone berskala besar di luar pelabuhan yang dilengkapi fasilitas dan tempat istirahat layak.
”Kendaraan logistik bisa menunggu di sana sesuai nomor antrean kapal sehingga tidak menumpuk dan memakan bahu jalan raya yang merugikan masyarakat sekitar,” katanya.
Saran dari Sarbumusi masuk akal karena sejauh ini antrean panjang kendaraan di Ketapang-Gilimanuk, khususnya yang hendak menyeberang ke ”Pulau Dewata”, kerap terjadi, baik itu yang diakibatkan oleh cuaca buruk di Selat Bali hingga lonjakan jumlah kendaraan saat hari besar.
Antrean ini sering dikeluhkan karena akan berdampak terhadap meningkatnya biaya operasional dan muatan. Sejumlah pihak juga menyoroti fasilitas penyeberangan yang dianggap kurang memadai.
Oleh karena itu, lanjut Irham, peningkatan kapasitas armada dan dermaga perlu dilakukan. Volume kendaraan yang datang serentak karena akses tol harus diimbangi dengan jumlah kapal penyeberangan yang lebih besar, waktu bongkar-muat lebih cepat, dan penambahan dermaga eksekutif atau reguler.
”Sistem pemesanan tiket juga mesti disempurnakan dengan server yang kuat. Sering kali antrean terjadi karena error pada sistem tiket atau sinkronisasi data di pelabuhan. Harus ada fleksibilitas bagi sopir truk jika mereka terlambat masuk pelabuhan akibat kendala teknis di jalan tol. Agar tiket tidak hangus,” katanya.
Sebelumnya, Jumat (10/7/2026), Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau pembangunan Jalan Tol Prosiwangi Tahap 1. Peninjauan dilakukan untuk memastikan percepatan penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) sepanjang 49,68 km yang dikelola PT Jasa Marga melalui PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi itu.
Prosiwangi dirancang untuk melengkapi konektivitas dari Jakarta hingga ujung timur Jawa sebagai akses utama menuju Bali. Dalam kesempatan tersebut, Gibran menegaskan, pembangunan infrastruktur harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat dan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi daerah.
”Pemerintah terus mendorong percepatan penyelesaian berbagai PSN agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Jalan Tol Prosiwangi diharapkan mampu memperkuat konektivitas, meningkatkan daya saing wilayah, serta membuka lebih banyak peluang investasi dan lapangan kerja di Jawa Timur,” ujarnya.
Jalan Tol Prosiwangi Tahap 1 ini diproyeksikan memangkas waktu tempuh Probolinggo–Besuki menjadi 75 menit. Efisiensi mobilitas ini diyakini akan menciptakan multiplier effect bagi perekonomian daerah.
Kehadiran jalan tol ini juga akan memperlancar rantai pasok logistik menuju kawasan industri Paiton dan Pelabuhan Ketapang sebagai gerbang penyeberangan Jawa-Bali, sekaligus meningkatkan konektivitas pariwisata unggulan di wilayah Tapal Kuda, serta membuka ruang usaha baru bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
Direktur Utama Jasa Marga Rivan A Purwantono menyampaikan bahwa perseroan berkomitmen menuntaskan pembangunan dengan mengedepankan kualitas, keselamatan, dan tata kelola yang baik. Jasa Marga, menurut dia, terus mengakselerasi penyelesaian Jalan Tol Prosiwangi sebagai bagian dari komitmen mendukung agenda pembangunan nasional.
Di sisi pelabuhan, pemerintah akan meningkatkan kapasitas dermaga secara bertahap. Dikutip dari Kompas.com, pemerintah mempercepat penanganan kepadatan di lintas Ketapang-Gilimanuk. Langkah itu dilakukan melalui peningkatan kapasitas pelabuhan; penambahan kapal jumbo; serta optimalisasi pelabuhan alternatif, seperti Jangkar, Celukan Bawang, dan Tanjungwangi.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, langkah tersebut merupakan hasil koordinasi Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Jatim, dan sejumlah pemangku kepentingan untuk menjaga kelancaran mobilitas penumpang serta distribusi logistik di jalur Jawa-Bali.
Menurut Dudy, kepadatan di lintas Ketapang-Gilimanuk tidak lagi terjadi saat musim liburan. Antrean juga muncul pada hari biasa sehingga kapasitas layanan perlu segera ditingkatkan. ”Kepadatan kini tidak hanya terjadi saat musim libur, tetapi juga pada hari-hari biasa,” ujar Dudy seusai bertemu Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (15/7/2026).
Dudy juga meminta PT ASDP Indonesia Ferry mempercepat pengoperasian kapal berkapasitas besar di lintasan Ketapang-Gilimanuk. Langkah itu diharapkan mengurangi waktu tunggu kendaraan dan penumpang. ”Kami meminta ASDP mempercepat penggunaan kapal berkapasitas lebih besar sehingga waktu tunggu kendaraan dan penumpang dapat ditekan,” katanya.
