Bisnis.com, JAKARTA — Angkutan perintis selama ini menjadi urat nadi mobilitas masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP). Namun, kenyataan memperlihatkan bahwa perhatian pemerintah terhadap layanan tersebut masih belum optimal lantaran keterbatasan anggaran untuk menopang operasional.
Persoalan itu mencuat setelah beredar surat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mengenai penghentian sementara layanan angkutan penyeberangan perintis di Nusa Tenggara Timur mulai 1 Juli 2026. Penyebabnya, belum tersedia alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk operasional layanan pada semester II/2026.
Adapun layanan yang terdampak akibat kondisi ini mencakup sejumlah lintasan penyeberangan perintis di wilayah kerja ASDP Cabang Kupang dan Cabang Sape.
Persoalan tersebut akhirnya dibahas pemerintah bersama DPR RI pada Senin (20/7/2026). Dalam rapat itu, pemerintah mengusulkan tambahan anggaran Rp139 miliar untuk PT ASDP Indonesia Ferry dan Rp70 miliar bagi PT Pelni agar layanan tetap berjalan hingga akhir tahun.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan persoalan angkutan perintis bukan semata menyangkut besaran anggaran, tetapi juga mekanisme penyaluran subsidi yang saat ini dilakukan setiap semester.
Pembahasan pun mengarah pada kemungkinan perubahan skema penyaluran subsidi, dari enam bulanan menjadi satu kali untuk satu tahun anggaran.
"Mekanisme apapun tentunya kan harus memenuhi semua persyaratan tata kelola administratif. Sehingga kalau nanti kami putuskan terjadi perubahan, tentu kami harus memastikan bahwa semua administratif tata kelolanya juga dijalankan dengan benar," katanya.
Persoalan serupa, kata Prasetyo, juga dialami angkutan jalan perintis yang dilayani Perum Damri, meski tidak secara spesifik membutuhkan tambahan anggaran seperti ASDP maupun Pelni.
Dia memastikan pemerintah akan mempercepat penyelesaian persoalan administrasi karena layanan tersebut menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, terutama di wilayah 3TP.
"Hanya skema pendanaan yang tadi kami sepakati untuk dicarikan solusi supaya tidak terjadi kembali seperti yang hari ini," imbuhnya.
Sementara itu, Menhub Dudy menegaskan bahwa layanan perintis yang sebelumnya sempat mengalami penundaan kini telah kembali beroperasi normal. Dia mengatakan pemerintah terus berkomitmen menghadirkan layanan angkutan perintis, baik angkutan perintis jalan, angkutan perintis barang, maupun angkutan perintis penyeberangan.
“Layanan perintis tetap kami laksanakan sampai tahun anggaran selesai. Jadi dengan kondisi anggaran, kami menyiasatinya dan yang paling penting bahwa layanan tidak berhenti,” ujar Dudy.
Adapun sejumlah langkah yang dilakukan Kemenhub agar layanan perintis tetap beroperasi antara lain pengawasan harian terhadap operasional kapal serta jadwal pelayaran dan muatan.
Kemudian memperkuat koordinasi dengan operator, penyelenggara pelabuhan setempat, pemerintah daerah, serta instansi terkait untuk memastikan layanan tetap dilaksanakan secara berkesinambungan, juga menyampaikan usulan kebutuhan penambahan anggaran untuk menghindari potensi terhentinya layanan.
Dalam jangka panjang, Kemenhub menilai layanan perintis memerlukan penguatan pendanaan, peremajaan armada, peningkatan infrastruktur pelabuhan, integrasi logistik nasional, serta evaluasi berkala terhadap jaringan trayek agar tetap sesuai kebutuhan masyarakat.
Anggaran 2027 belum AmanSubsidi angkutan perintis menjadi instrumen pemerintah untuk menjaga konektivitas wilayah sekaligus mendukung distribusi logistik dan aktivitas ekonomi di daerah yang belum terlayani angkutan komersial.
Pada 2026, pemerintah mengoperasikan 107 trayek kapal perintis, 41 trayek Tol Laut, enam trayek kapal ternak, serta 18 trayek rede transport.
Di sektor darat, terdapat 313 trayek angkutan perintis yang tersebar di 32 provinsi dengan dukungan 640 unit bus dan anggaran Rp161,2 miliar.
Sementara itu, angkutan penyeberangan perintis melayani 265 lintasan di 24 provinsi menggunakan 101 kapal.
Operator pun menyatakan siap melanjutkan layanan. PT ASDP Indonesia Ferry kembali mengoperasikan layanan perintis mulai 20 Juli 2026, sedangkan PT Pelni memastikan seluruh trayek keperintisan tetap berjalan normal. Perseroan saat ini mengoperasikan 30 trayek yang melayani 228 pelabuhan.
Meski persoalan anggaran tahun ini mulai dicarikan jalan keluar, tantangan serupa berpotensi kembali muncul pada 2027.
Dalam pagu indikatif Kementerian Perhubungan 2027, sejumlah program keperintisan masih memperoleh alokasi jauh di bawah kebutuhan.
Di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, misalnya, layanan keperintisan hanya memperoleh pagu Rp393,64 miliar dari kebutuhan Rp1,16 triliun.
Alokasi tersebut diperkirakan hanya cukup membiayai layanan angkutan jalan perintis, angkutan barang perintis, angkutan Kawasan Strategis Nasional, dan angkutan perkotaan selama enam bulan. Sementara layanan angkutan penyeberangan perintis diperkirakan hanya dapat berjalan sekitar tiga bulan.
Di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, layanan keperintisan memperoleh alokasi Rp2,04 triliun dan masih membutuhkan tambahan sekitar Rp4,5 miliar.
Adapun Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memperoleh pagu Rp633,9 miliar untuk melayani 260 rute perintis penumpang dan 46 rute kargo. Padahal, kebutuhan ideal Ditjen Perhubungan Udara mencapai Rp978,26 miliar untuk mengoperasikan 328 rute penumpang dan 57 rute kargo.
Pengamat penerbangan Alvin Lie pun memandang kebutuhan anggaran yang tak jauh lebih besar dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun Kopdes Merah Putih tersebut harusnya dapat terpenuhi seluruhnya.
Apabila efisiensi anggaran yang dilakukan tak mempertimbangkan hal ini, rute dapat dihapus maupun dikurangi frekuensinya.
“Rute perintis sangat dibutuhkan warga Wilayah 3TP, terutama yang tidak ada alternatif moda transportasi seperti di pegunungan dan kepulauan kecil. Kondisi ini berdampak pada kegiatan ekonomi dan sosial,” tuturnya kepada Bisnis.
Risiko Keterbatasan AnggaranPengamat Kebijakan Publik dan Transportasi Agus Pambagio memandang minimnya anggaran menekan aktivitas ekonomi, terutama di wilayah 3TP yang bergantung pada layanan transportasi bersubsidi.
Menurutnya, pemangkasan anggaran dilakukan tanpa mempertimbangkan urgensi pelayanan publik yang selama ini menjadi penopang aktivitas ekonomi masyarakat.
Dia menilai kebijakan tersebut memperlihatkan lemahnya pengawasan terhadap proses penganggaran. Menurut Agus, DPR semestinya meminta penjelasan pemerintah terkait penyebab terhentinya layanan transportasi bersubsidi apabila anggaran telah disusun untuk satu tahun penuh.
"Ini bukti bahwa tata kelola negara diacak-acak. Untuk subsidi dan pelayanan publik yang sudah menjadi patokan selama ini justru dipotong [untuk MBG dan KDMP] tanpa melihat urgensinya," katanya.
Agus mengatakan penghentian sementara subsidi transportasi, apabila berlanjut, berpotensi memukul aktivitas ekonomi masyarakat karena angkutan perintis di laut, darat, maupun udara menjadi sarana utama mobilitas warga di berbagai daerah.
Menurutnya, masyarakat di wilayah kepulauan maupun daerah terpencil akan menghadapi kesulitan menjalankan aktivitas ekonomi apabila akses transportasi terhenti.
"Kalau transportasi tidak terjangkau, bagaimana orang bergerak dan berdagang? Di pulau-pulau kecil, Sulawesi, NTT, kalau tidak ada angkutan, masyarakat tidak bisa hidup. Itu yang tidak dipikirkan," ujarnya.
Dia juga mengingatkan penghentian subsidi transportasi dapat memperbesar tekanan terhadap perekonomian ketika daya beli masyarakat sedang melemah.
