Jakarta (ANTARA) - Menteri Investasi dan Hilirisasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan realisasi investasi hilirisasi bauksit meningkat 193 persen menjadi Rp40,1 triliun pada kuartal II 2026 dibandingkan kuartal sebelumnya sebesar Rp13,7 triliun.
Nilai tersebut menjadikan bauksit sebagai komoditas dengan realisasi investasi hilirisasi terbesar pada kuartal II 2026, menggeser nikel yang selama ini mendominasi investasi sektor pengolahan mineral.
"Kalau kita lihat, biasanya itu nikel selalu di nomor satu. Nah ini, ada shifting, bauksit menjadi nomor satu, karena memang ada beberapa pembangunan bauksit, baik yang dilakukan oleh dalam negeri maupun luar negeri, sehingga bauksit ini untuk pertama kali mengambil tempat nomor satu sesudah nikel," kata Rosan dalam keterangan resmi, yang diterima di Jakarta, Selasa.
Nilai tersebut melampaui investasi hilirisasi nikel yang tercatat Rp29,4 triliun, diikuti tembaga Rp16,7 triliun, besi baja Rp13,2 triliun, pasir silika Rp4 triliun, serta komoditas lainnya seperti timah, emas, perak, kobalt, mangan, batu bara, aspal Buton, dan logam tanah jarang sebesar Rp4,7 triliun.
Secara keseluruhan, realisasi investasi hilirisasi pada kuartal II 2026 mencapai Rp152,7 triliun atau meningkat 5,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan menyumbang 29,8 persen terhadap total realisasi investasi nasional, yang mencapai Rp511,8 triliun.
Menurut Rosan, peningkatan investasi didorong oleh pembangunan sejumlah fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) bauksit oleh investor dalam negeri maupun luar negeri.
Pergeseran itu, lanjut dia, menunjukkan hilirisasi nasional mulai berkembang lebih merata dan tidak lagi hanya bergantung pada industri nikel.
Ia mengatakan bahwa peningkatan investasi hilirisasi tidak hanya menciptakan nilai tambah industri, tetapi juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja.
BKPM mencatat realisasi investasi selama Januari-Juni 2026 menyerap 1.448.862 tenaga kerja atau meningkat sekitar 15 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
"Dan ini, kalau di triwulan kedua saja, penyerapan tenaga kerjanya 742.263 orang atau meningkat 5,1 persen," ungkap Rosan.
Salah satu proyek pengolahan bauksit yang mendukung pengembangan hilirisasi nasional adalah Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase I di Mempawah, Kalimantan Barat, yang dikembangkan Grup MIND ID melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) bersama PT Aneka Tambang Tbk (Antam).
Fasilitas tersebut memiliki kapasitas produksi satu juta ton alumina per tahun dengan kebutuhan bahan baku sekitar 3,3 juta ton bauksit setiap tahun guna memperkuat rantai pasok industri aluminium nasional.
Anggota Komisi XII DPR Eddy Soeparno menyambut positif peningkatan investasi hilirisasi bauksit yang dinilai menunjukkan semakin berkembangnya investasi pada sektor pengolahan mineral selain nikel.
"Kami menyambut gembira capaian investasi di sektor hilirisasi bauksit melalui peningkatan tajam investasi smelter. Jika dilihat dari perkembangannya di masa lalu, kita memang menunggu lebih banyak lagi investasi di sektor smelter bauksit karena cenderung tertinggal dibandingkan investasi di sektor nikel," ucap Eddy.
Ia berharap pembangunan smelter tidak berhenti pada tahap pengolahan awal, tetapi berlanjut hingga pengembangan industri hilir agar Indonesia memperoleh nilai tambah yang lebih besar.
"Oleh karena itu, kami berharap investasi smelter bauksit juga diikuti oleh pengembangan industri hilir dari bauksit lebih lanjut, agar negara dapat memaksimalkan nilai tambah dari produk hilir bauksit," tuturnya.
Lebih lanjut, Anggota Komisi XII DPR Syarif Fasha juga mengapresiasi peningkatan investasi tersebut dan berharap tren pertumbuhannya dapat dipertahankan secara berkelanjutan sehingga memberi manfaat jangka panjang bagi perekonomian nasional.
"Terkait capaian ini perlu diapresiasi. Meski begitu tren ini jangan hanya bersifat sementara tapi harus konsisten dan bila perlu bisa ditingkatkan," kata Syarif.
Ia juga menilai keberhasilan hilirisasi perlu memberikan manfaat bagi daerah penghasil sumber daya alam melalui pembagian manfaat yang adil.
"Yang perlu diperhatikan pemerintah adalah kita perlu menjaga dengan baik daerah penghasil sumber daya dan para pengelolanya. Misalnya, dana bagi hasil untuk daerah jangan dipotong atau diutangi terus serta berikan hak daerah sesuai undang-undang yang berlaku," ujar dia.
Baca juga: Kepala BKPM: Realisasi investasi tahun 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun
Baca juga: BKPM tegaskan kepercayaan investor global ke RI tetap terjaga
Baca juga: Rosan tekankan kolaborasi riset dan industri guna pacu hilirisasi
Nilai tersebut menjadikan bauksit sebagai komoditas dengan realisasi investasi hilirisasi terbesar pada kuartal II 2026, menggeser nikel yang selama ini mendominasi investasi sektor pengolahan mineral.
"Kalau kita lihat, biasanya itu nikel selalu di nomor satu. Nah ini, ada shifting, bauksit menjadi nomor satu, karena memang ada beberapa pembangunan bauksit, baik yang dilakukan oleh dalam negeri maupun luar negeri, sehingga bauksit ini untuk pertama kali mengambil tempat nomor satu sesudah nikel," kata Rosan dalam keterangan resmi, yang diterima di Jakarta, Selasa.
Nilai tersebut melampaui investasi hilirisasi nikel yang tercatat Rp29,4 triliun, diikuti tembaga Rp16,7 triliun, besi baja Rp13,2 triliun, pasir silika Rp4 triliun, serta komoditas lainnya seperti timah, emas, perak, kobalt, mangan, batu bara, aspal Buton, dan logam tanah jarang sebesar Rp4,7 triliun.
Secara keseluruhan, realisasi investasi hilirisasi pada kuartal II 2026 mencapai Rp152,7 triliun atau meningkat 5,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan menyumbang 29,8 persen terhadap total realisasi investasi nasional, yang mencapai Rp511,8 triliun.
Menurut Rosan, peningkatan investasi didorong oleh pembangunan sejumlah fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) bauksit oleh investor dalam negeri maupun luar negeri.
Pergeseran itu, lanjut dia, menunjukkan hilirisasi nasional mulai berkembang lebih merata dan tidak lagi hanya bergantung pada industri nikel.
Ia mengatakan bahwa peningkatan investasi hilirisasi tidak hanya menciptakan nilai tambah industri, tetapi juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja.
BKPM mencatat realisasi investasi selama Januari-Juni 2026 menyerap 1.448.862 tenaga kerja atau meningkat sekitar 15 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
"Dan ini, kalau di triwulan kedua saja, penyerapan tenaga kerjanya 742.263 orang atau meningkat 5,1 persen," ungkap Rosan.
Salah satu proyek pengolahan bauksit yang mendukung pengembangan hilirisasi nasional adalah Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase I di Mempawah, Kalimantan Barat, yang dikembangkan Grup MIND ID melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) bersama PT Aneka Tambang Tbk (Antam).
Fasilitas tersebut memiliki kapasitas produksi satu juta ton alumina per tahun dengan kebutuhan bahan baku sekitar 3,3 juta ton bauksit setiap tahun guna memperkuat rantai pasok industri aluminium nasional.
Anggota Komisi XII DPR Eddy Soeparno menyambut positif peningkatan investasi hilirisasi bauksit yang dinilai menunjukkan semakin berkembangnya investasi pada sektor pengolahan mineral selain nikel.
"Kami menyambut gembira capaian investasi di sektor hilirisasi bauksit melalui peningkatan tajam investasi smelter. Jika dilihat dari perkembangannya di masa lalu, kita memang menunggu lebih banyak lagi investasi di sektor smelter bauksit karena cenderung tertinggal dibandingkan investasi di sektor nikel," ucap Eddy.
Ia berharap pembangunan smelter tidak berhenti pada tahap pengolahan awal, tetapi berlanjut hingga pengembangan industri hilir agar Indonesia memperoleh nilai tambah yang lebih besar.
"Oleh karena itu, kami berharap investasi smelter bauksit juga diikuti oleh pengembangan industri hilir dari bauksit lebih lanjut, agar negara dapat memaksimalkan nilai tambah dari produk hilir bauksit," tuturnya.
Lebih lanjut, Anggota Komisi XII DPR Syarif Fasha juga mengapresiasi peningkatan investasi tersebut dan berharap tren pertumbuhannya dapat dipertahankan secara berkelanjutan sehingga memberi manfaat jangka panjang bagi perekonomian nasional.
"Terkait capaian ini perlu diapresiasi. Meski begitu tren ini jangan hanya bersifat sementara tapi harus konsisten dan bila perlu bisa ditingkatkan," kata Syarif.
Ia juga menilai keberhasilan hilirisasi perlu memberikan manfaat bagi daerah penghasil sumber daya alam melalui pembagian manfaat yang adil.
"Yang perlu diperhatikan pemerintah adalah kita perlu menjaga dengan baik daerah penghasil sumber daya dan para pengelolanya. Misalnya, dana bagi hasil untuk daerah jangan dipotong atau diutangi terus serta berikan hak daerah sesuai undang-undang yang berlaku," ujar dia.
Baca juga: Kepala BKPM: Realisasi investasi tahun 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun
Baca juga: BKPM tegaskan kepercayaan investor global ke RI tetap terjaga
Baca juga: Rosan tekankan kolaborasi riset dan industri guna pacu hilirisasi
