Pantau - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menegaskan komitmennya mengawal arah kebijakan ekonomi nasional agar tetap berpijak pada konstitusi melalui Gelar Ekonomi Rakyat dan Diskusi Publik bertema "Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi" yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Rusdi Kirana Sebut Ekonomi Harus Berpihak kepada RakyatWakil Ketua Umum PKB sekaligus Wakil Ketua MPR RI Rusdi Kirana mengatakan tema yang diangkat dalam kegiatan tersebut bukan sekadar narasi politik ataupun slogan partai.
"Ini adalah komitmen untuk mengembalikan arah ekonomi nasional agar tetap berpijak pada konstitusi, menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945, dan PKB hadir sebagai penopang arah kebijakan ekonomi itu," kata Rusdi.
Menurut Rusdi, komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan kebijakan ekonomi nasional berjalan sesuai amanat konstitusi dengan mengutamakan kesejahteraan rakyat.
Kegiatan tersebut merupakan rangkaian peringatan Hari Lahir ke-28 PKB yang dibuka oleh Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin.
Gus Muhaimin Soroti Pentingnya Implementasi KebijakanDalam sambutannya, Gus Muhaimin yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat menilai arah baru pembangunan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan pilihan yang tepat berdasarkan pembelajaran selama 25 tahun terakhir.
"Apakah ini bisa disebut sosialisme baru atau ekonomi konstitusi, tentu akan didalami oleh para narasumber," ujarnya.
Ia menegaskan PKB memiliki semangat yang sama dengan Presiden Prabowo dalam menghadirkan kebijakan ekonomi yang lebih tepat.
"Yang jelas, PKB bergabung bersama Pak Prabowo dengan semangat yang sama, yakni menghadirkan arah baru pembangunan ekonomi agar pengalaman 25 tahun terakhir menjadi pelajaran menuju kebijakan yang lebih tepat," ungkapnya.
Gus Muhaimin menilai tantangan utama saat ini terletak pada pelaksanaan kebijakan, bukan pada konsepnya.
"Menurut saya, yang belum benar adalah implementasinya. Problem utama kita ada di pelaksanaan. Karena itu saya meminta diskusi ini direkam dan dirangkum dengan baik, sebab aspek teknokrasi dan implementasinya justru ada dalam forum ini," katanya.
Diskusi tersebut turut menghadirkan mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier, ekonom senior Ichsanuddin Noorsy, Direktur Keadilan Fiskal CELIOS Media Wahyu Askar, serta jajaran pengurus dan anggota Fraksi PKB di DPR RI.
