jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Rusdi Kirana menegaskan perkembangan kecerdasan buatan (AI) harus diarahkan untuk memperkuat ekonomi rakyat dan mewujudkan amanat konstitusi.
Menurut Rusdi Kirana, AI tidak boleh hanya menjadi simbol kemajuan teknologi, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
BACA JUGA: Agung Sedayu Group Ubah Liburan bagi Anak Berkebutuhan Khusus Jadi Kenangan Tak Terlupakan
Penegasan tersebut disampaikan Rusdi dalam Diskusi Publik bertema 'Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi' yang dirangkaikan dengan Pembukaan Bazar Gelaran Ekonomi Rakyat di Selasar Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/7).
Rusdi mengatakan, tema diskusi tersebut harus menjadi komitmen nyata untuk mengembalikan arah kebijakan ekonomi nasional agar tetap berpijak pada amanat Pasal 33 UUD 1945 dengan menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan bangsa.
BACA JUGA: Festival Tabuh Bedug Teluknaga Meriah, Ada Dukungan Agung Sedayu Group, Gubernur Banten: Keren
“Tema ini bukan hanya menjadi narasi politik ataupun slogan kampanye, tetapi merupakan komitmen nyata untuk mengembalikan arah kebijakan ekonomi nasional agar senantiasa berpijak pada amanat konstitusi, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Rusdi dalam keterangannya, Selasa (21/7).
Wakil Ketua Umum PKB tersebut menilai Indonesia tengah menghadapi perubahan besar akibat pesatnya perkembangan AI, robotika, dan ekonomi digital.
BACA JUGA: Investor Anggap Properti Agung Sedayu Group Berprospek Cerah, Ini Alasannya
Perkembangan teknologi tersebut telah mengubah cara manusia bekerja, berproduksi, hingga mengambil keputusan. Karena itu, perubahan tersebut tidak dapat dihindari dan seluruh elemen bangsa harus mampu beradaptasi.
“Kita tidak boleh takut pada perubahan. Hal yang harus ditakutkan adalah ketika perubahan membuat kita meninggalkan jati diri bangsa. Kita harus adaptif terhadap inovasi, tetapi tidak boleh kehilangan keberpihakan kepada rakyat,” tegasnya.
Sebagai pelaku usaha yang mempekerjakan sekitar 27 ribu karyawan, Rusdi mengaku memahami tantangan transformasi teknologi di dunia kerja.
Menurut Rusdi, adaptasi terhadap AI bukan perkara mudah, tetapi merupakan keniscayaan yang harus dihadapi bersama.
Dalam konteks tersebut, Rusdi menegaskan pentingnya kehadiran negara untuk memastikan perkembangan teknologi tetap berada dalam koridor kepentingan nasional dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Teknologi hanyalah alat. Tujuan kita tetap sama, yaitu sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. AI harus menjadi instrumen yang mempercepat pelayanan, memperluas akses pendidikan, meningkatkan produktivitas petani dan nelayan, memperkuat UMKM, serta membuka kesempatan bagi generasi muda,” ungkapnya.
Rusdi juga menekankan pentingnya penguasaan teknologi oleh bangsa Indonesia.
Indonesia, katanya, tidak boleh hanya menjadi pasar atau pengguna teknologi global, tetapi harus mampu menjadi bangsa yang menghasilkan inovasi dan menciptakan teknologi yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
“Kita ingin AI menjadi milik petani yang ingin meningkatkan hasil panennya, milik nelayan yang ingin membaca cuaca dengan lebih akurat, milik pelaku UMKM yang ingin menembus pasar lebih luas, serta milik santri, mahasiswa, guru, dan generasi muda yang ingin menciptakan masa depan melalui inovasi,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan arah baru ekonomi yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah yang tepat sebagai hasil pembelajaran dari perjalanan pembangunan Indonesia selama 25 tahun terakhir.
Menurut Muhaimin Iskandar, tantangan terbesar saat ini bukan lagi terletak pada arah kebijakan, melainkan pada implementasinya di lapangan.
Dia mengingatkan agar orientasi baru pembangunan tidak dijalankan dengan pola birokrasi lama.
“Problem utamanya ada di pelaksanaan. Arahnya sudah baru, tetapi cara kerjanya jangan sampai masih lama. Ini yang harus kita benahi bersama,” ujarnya.
Muhaimin juga menekankan pentingnya forum diskusi sebagai ruang untuk merumuskan langkah-langkah teknokratis dalam mengimplementasikan amanat ekonomi konstitusional, terutama dalam menghadapi dinamika geopolitik global dan percepatan perkembangan teknologi.
Dia berharap hasil diskusi tersebut dapat menjadi masukan strategis bagi pemerintah dan DPR, sekaligus memperkuat kebijakan yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Diskusi publik tersebut merupakan rangkaian kegiatan peringatan Hari Lahir ke-28 PKB.
Kegiatan ini sekaligus menegaskan komitmen untuk mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berpihak kepada rakyat, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan tetap berlandaskan nilai-nilai konstitusi demi terwujudnya kesejahteraan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sebagai informasi, diskusi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan akademisi, ekonom, pelaku usaha, dan pemerhati kebijakan publik, yakni Menteri Keuangan Periode 1998 Fuad Bawazier, ekonom sekaligus pengamat politik ekonomi Indonesia Ichsanuddin Noorsy, serta Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Media Wahyudi Askar.
Turut hadir Wakil Ketua Badan Penganggaran MPR sekaligus Ketua Fraksi PKB MPR Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, Anggota MPR dari Fraksi PKB Jazilul Fawaid, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar, serta Sekjen DPP PKB Hasanuddin Wahid. (mrk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bukan Lagi Sekadar Kawasan Hunian, EduCity PIK2 Bergerak Menuju Kota Pendidikan Baru
Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi
