Bisnis.com, JAKARTA — PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengusulkan agar pembiayaan layanan penyeberangan perintis ke depan menggunakan skema Public Service Obligation (PSO) alih-alih subsidi perintis guna memberikan kepastian pendanaan yang lebih berkelanjutan.
Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Heru Widodo mengatakan perseroan juga telah mengusulkan penguatan dukungan anggaran untuk penyelenggaraan layanan perintis hingga akhir tahun.
“Sehingga pendanaan layanan publik memiliki kepastian yang lebih baik dan berkelanjutan,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (21/7/2026).
Heru menilai layanan penyeberangan perintis tidak hanya menghubungkan antarpulau, tetapi juga menopang mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi.
Dia juga mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR RI yang menyetujui tambahan anggaran subsidi sebesar Rp139 miliar untuk menjaga keberlangsungan layanan hingga akhir 2026.
Seiring tambahan anggaran tersebut, ASDP kembali mengoperasikan layanan penyeberangan perintis sejak Senin (20/7/2026).
Baca Juga
- Konektivitas Wilayah 3TP Terganjal Anggaran Angkutan Perintis
- KAI Serap 119,44 Juta Liter BBM Subsidi per Juli 2026
- Tok! Anggaran Kapal Perintis Bertambah Rp209 Miliar pada 2026
Di wilayah kerja ASDP Cabang Kupang, KMP Ile Mandiri kembali melayani lintasan Larantuka–Solor, Solor–Lewoleba, Adonara (Deri)–Baranusa, Baranusa–Bakalang, serta Bakalang–Kalabahi. Sementara itu, KMP Uma Kalada melayani lintasan Raijua–Sabu dan Waingapu–Raijua.
Selain itu, KMP Ile Ape kembali beroperasi pada lintasan Kewapante–Palue, Palue–Marapokot, Kewapante–Pemana, dan Kewapante–Pulau Besar. KMP Namparnos melayani lintasan Kalabahi–Pulau Pura, Pulau Pura–Teluk Gurita, dan Teluk Gurita–Maritaing.
Adapun di wilayah kerja ASDP Cabang Sape, KMP Komodo kembali melayani lintasan Labuan Bajo–Pulau Rinca, sedangkan KMP Cucut beroperasi pada lintasan Labuan Bajo–Waingapu.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan keberlanjutan layanan transportasi di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP) merupakan bagian dari dukungan terhadap program prioritas Presiden.
Karena itu, menurutnya, persoalan pendanaan layanan publik perlu segera diselesaikan melalui koordinasi antara Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Keuangan.
Secara terpisah, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan layanan angkutan perintis tetap beroperasi hingga akhir tahun meski pemerintah menghadapi keterbatasan anggaran.
“Layanan perintis tetap kami laksanakan sampai tahun anggaran selesai. Jadi dengan kondisi anggaran, kami menyiasatinya dan yang paling penting bahwa layanan tidak berhenti,” ujarnya.
Menurut Dudy, Kementerian Perhubungan melakukan pemantauan harian terhadap operasional kapal, jadwal pelayaran, dan kapasitas muatan. Selain itu, koordinasi dengan operator, penyelenggara pelabuhan, pemerintah daerah, dan instansi terkait juga diperkuat untuk memastikan layanan tetap berjalan.
Dalam jangka panjang, Kemenhub menilai penyelenggaraan angkutan perintis memerlukan penguatan dukungan pendanaan, peningkatan kualitas armada dan infrastruktur pelabuhan, integrasi sistem logistik nasional, peningkatan konektivitas antarmoda, serta evaluasi berkala terhadap jaringan trayek agar tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ekonomi daerah.
