Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan cerita di balik layar ketika menyiapkan skema ekspor satu pintu untuk komoditas strategis sebagai langkah menekan praktik manipulasi perdagangan dan kebocoran devisa yang selama ini dinilai merugikan negara.
Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan pengarahan kepada jajaran Kabinet Merah Putih dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Menurut Prabowo, gagasan tersebut muncul setelah pemerintah menggelar rapat bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang melibatkan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta tim ekonomi pemerintah dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN).
"Untuk mengatasi segala praktik under invoicing dan laporan palsu, saya kumpulkan KSSK, Menteri Keuangan, Bank Indonesia dengan OJK dan tim ekonomi kita. Kita telah kumpul di Istana Merdeka, Ketua DEN hadir dengan beberapa penasihat di bidang ekonomi," kata Prabowo.
Dalam rapat tersebut, Prabowo mengaku meminta pandangan seluruh peserta mengenai langkah yang harus diambil untuk menghentikan kebocoran devisa yang menurutnya telah berlangsung bertahun-tahun.
"Waktu itu saya gambarkan, saya minta pendapat mereka semua, apa kita mau teruskan ini aliran uang ratusan miliar dolar ke luar negeri, kekayaan kita dari sumber daya kita, mau kita teruskan? Mereka bilang, 'Tidak bisa Pak, jangan kita teruskan'," ujarnya.
Baca Juga
- Bahlil Klaim Devisa Ekspor Batu Bara Capai US$15 Miliar pada Semester I/2026
- Isuzu Perkuat Basis Ekspor
- Ekspor 1 Pintu Mulai September 2026
Dari pembahasan itu, lanjut Prabowo, muncul usulan agar pemerintah menerapkan sistem ekspor satu pintu terhadap komoditas strategis yang berasal dari sumber daya alam Indonesia.
"Bagaimana caranya tidak kita teruskan? Maka diusulkanlah sistem ekspor satu pintu untuk komoditas-komoditas milik bangsa dan negara," tuturnya.
Presiden menegaskan seluruh komoditas strategis pada hakikatnya merupakan kekayaan nasional yang harus dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Indonesia.
"Dan saya ingatkan, semua komoditas adalah milik bangsa Indonesia," tegas Prabowo.
Prabowo sebelumnya menyatakan praktik under invoicing, transfer pricing, penyelundupan, dan pemalsuan laporan perdagangan telah menyebabkan kekayaan Indonesia mengalir ke luar negeri hingga mencapai ratusan miliar dolar AS setiap tahun. Menurutnya, pemerintah kini berupaya memperkuat tata kelola perdagangan dan ekspor agar penerimaan negara dari pemanfaatan sumber daya alam dapat dioptimalkan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (5/5/2026). Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas perkembangan kondisi ekonomi dan stabilitas sektor keuangan, termasuk dinamika pasar modal di tengah tekanan global.
