Jakarta, ERANASIONAL.COM – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memastikan layanan penyeberangan perintis di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali beroperasi mulai Senin (20/7/2026) setelah sempat terhenti sejak awal Juli akibat keterbatasan alokasi subsidi operasional.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengapresiasi kembali beroperasinya layanan penyeberangan perintis ASDP di NTT di tengah proses penyesuaian kontrak dan dukungan pemerintah yang masih berlangsung.
“Kami bersyukur layanan perintis dapat kembali melayani masyarakat. Pemerintah juga mendukung perubahan skema subsidi keperintisan menjadi Public Service Obligation (PSO) agar keberlangsungan layanan publik semakin terjamin,” ujar Dudy dalam pernyataan resmi, Selasa (21/7/2026).
Direktur Utama ASDP Indonesia Ferry Heru Widodo mengatakan, keberlanjutan layanan perintis sangat penting karena menjadi penghubung utama bagi masyarakat kepulauan, tidak hanya untuk mobilitas penumpang, tetapi juga distribusi logistik serta akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi.
Menurut Heru, ASDP telah mengusulkan penguatan dukungan pendanaan hingga akhir tahun sekaligus mendorong penerapan skema Public Service Obligation (PSO) sebagai mekanisme pembiayaan layanan perintis ke depan agar memiliki kepastian anggaran yang lebih berkelanjutan.
“Layanan perintis bukan sekadar menghubungkan satu pulau dengan pulau lainnya, tetapi menjadi urat nadi mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi. Karena itu, keberlanjutan layanan ini menjadi tanggung jawab bersama,” tambah Heru.
Mulai 20 Juli, tiga kapal perintis ASDP kembali melayani masyarakat di NTT, yakni KMP Ile Mandiri pada lintasan Kalabahi–Bakalang–Baranusa–Adonara–Lewoleba–Solor–Larantuka (PP), KMP Namparnos pada lintasan Kalabahi–Pura–Teluk Gurita–Maritaing (PP), dan KMP Ile Ape pada lintasan Kewapante–Pulau Besar (PP).
Sementara itu, KMP Uma Kalada yang melayani lintasan Sabu–Raijua–Waingapu (PP) masih menghentikan operasional sementara menyusul imbauan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrem demi menjaga keselamatan pelayaran.
Pemerintah bersama DPR RI sebelumnya telah menyetujui penambahan penyertaan dana bagi dua operator transportasi laut nasional, yakni PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan PT Pelni (Persero), guna menjamin keberlanjutan layanan pelayaran perintis di kawasan Terluar, Terdepan, Tertinggal, dan Perbatasan (3TP).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, total anggaran tambahan yang dialokasikan untuk kedua BUMN tersebut mencapai Rp209 miliar dan akan digunakan hingga akhir 2026.
“Angka yang dibutuhkan sudah disanggupi oleh Kementerian Keuangan. Untuk ASDP sekitar Rp139 miliar dan untuk Pelni kurang lebih Rp70-an miliar,” kata Prasetyo di Kompleks DPR RI, Senin (20/7/2026).
Menurut Prasetyo, pembahasan dan persetujuan anggaran berlangsung cepat karena pemerintah menilai keberlangsungan layanan kapal perintis merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil dan perbatasan.
“Ini bukan sekadar masalah angka, tetapi bentuk prioritas dan atensi utama pemerintah. Kami memutuskan bersama agar anggaran ini langsung dipenuhi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi teman-teman di ASDP maupun Pelni,” ujarnya. []
